Pemkab Kayong Utara Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik Tingkat Nasional

KAYONG UTARA, insidepontianak.com - Kabupaten Kayong Utara berhasil meraih penghargaan kinerja terbaik tingkat nasional sebagai daerah pengendalian inflasi tahun 2023. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Kayong Utara, Citra Duani, di gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (31/7/2023). "Dari seluruh Indonesia Jumlah Kabupaten yang di undang untuk menerima penghargaan hanya 24 kabupaten, sementara kota ada 6, dan provinsi hanya 3. Kalbar diwakili 2 kabupaten, yaitu Kayong Utara dan Sintang," kata Bupati Citra Duani. Baginya, penghargaan ini merupakan kerja keras seluruh jajaran. Atas prestasi ini, Kabupaten Kayong Utara diberikan insentif fiskal kinerja tahun berjalan senilai hamper Rp10 Milyar. Bupatai Citra menyebutkan, bunus ini nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. "Di antaranya dalam bentuk subsidi pangan terhadap masyarakat miskin, pasar murah terhadap 9 kebutuhan pokok, peningkatan produktivitas khususnya sektor pertanian dan perikanan, subsidi akses transportasi,  dan perlindungan sosial di daerahnya," katanya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan pemberian insentif fiskal kinerja tahun berjalan dalam pengendalian inflasi daerah, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Ro330 miliar. “Inflasi harus selalu di jaga dan dikendalikan. Utamanya melalui subsidi, bantuan pangan, perlindungan sosial, peningkatan lapangan kerja, mudah dan murahnya sarana transportasi, dan lain sebagainya,” katanya. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menamgbahkan, menyampaikan, penghargaan ini termasuk katagori yang cukup bergengsi. "Yang menerima penghargaan insentif fiskal ini luar biasa. Bayangkan dari 38 provinsi yang mendapatkan hanya 3 provinsi, sementara dari 98 kota hanya 6 kota dan dari jumlah 416 kabupaten di Indonesia hanya 26 kabupaten," kata Tito. Adapun indikator penilaian, menurut Tito, meliputi upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.***