Kantor Link-AR Digerebek Polisi, Kepala Adat Lelayang Dijemput Paksa

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Ketegangan terjadi di kantor Link-AR pada Selasa (9/12/2025) ketika aparat kepolisian mendatangi kantor lembaga tersebut dengan tujuan, menjemput paksa Fendy,  Kepala Adat Dusun Lelayang, Dayak Kualan Hilir, Kalimantan Barat.

Anggota lembaga menuding aksi itu sebagai bagian dari upaya diskriminalisasi yang kembali dikaitkan dengan konflik masyarakat adat dan perusahaan Mayawana Persada Ketapang.

Aparat disebut datang tiba-tiba tanpa membawa penjelasan rinci mengenai dasar penjemputan. 

Mereka awalnya menjemput di hotel Neo Gajah Mada Pontianak. Namun, berlanjut di kantor Link-AR yang berada di Komplek Villa Duta, Desa Kapur, Kubu Raya.

Anggota yang berada di lokasi menahan keberangkatan polisi, menyebabkan situasi tegang sejak sore hari.

Dalam wawancara singkat, Fendy menyebut tindakan polisi janggal, karena ia mengaku belum pernah menerima panggilan resmi ketiga.

“Lucu, kata saya. Ini katanya panggilan kedua? Enggak. Panggilan ketiga saja belum ada,” kata Fendy.

Ia juga menceritakan bahwa aparat sudah berada di sejak siang hari untuk melakukan upaya penjemputan.

“Mereka (anggota polisi) sudah menunggu sejak di hotel Neo,” ujarnya.

Fendy menegaskan, ia tidak berniat kabur, karena menurutnya hal itu justru akan dianggap sebagai bentuk kesalahan.

“Sebesar apa pun kemungkinan saya tidak akan lari. Kalau lari, itu namanya kesalahan saya,” ujarnya.

Fendy menjelaskan bahwa konflik bermula dari kewajiban perusahaan membayar adat terhadap masyarakat setempat.

“Sebabnya itu pihak perusahaan memakai kondok dan pengumpan ini. Saya sebagai ketua adat wajib menuntut perusahaan untuk membayar adat,” jelasnya.

Fandy mengatakan, perusahaan menuding pola pembayaran tidak transparan dan menimbulkan kesalahpahaman yang kemudian berujung pada pelaporan terhadap dirinya.

Padahal, ia menekankan, banyak pihak hadir menyaksikan proses sebelumnya termasuk keluarga dan tokoh-tokoh adat, sehingga ia menganggap tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar.

“Saya tidak marah sama mereka. Banyak yang hadir, keluarga juga. Tapi yang diselidikkan itu bukan yang sebenarnya,” ujarnya.

Ia menilai, upaya kriminalisasi terjadi karena posisi masyarakat adat semakin terdesak dalam konflik dengan perusahaan.

“Itulah dasar mereka. Tidak ada ketentuannya,” tutupnya.

Situasi di kantor Link-AR masih berlangsung tegang, sementara anggota menegaskan tidak akan melepas Fendy sebelum ada penjelasan hukum yang jelas. (Greg)