SIPD Kemendagri Bermasalah, BKAD Kapuas Hulu: Pencairan Anggaran Terhenti

KAPUAS HULU, insidepontianak.com – Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri mengalami gangguan. Dampaknya langsung terasa di daerah. Pengelolaan anggaran tersendat. Pencairan pembayaran program pembangunan berhenti total.

Kepala BKAD Kapuas Hulu, Azmi, mengatakan seluruh proses keuangan kini macet karena SIPD menjadi satu-satunya pintu transaksi.

“Jika ini tidak segera diatasi, penyerapan anggaran pasti terganggu. Karena semua harus lewat SIPD,” ujar Azmi, Selasa (9/12/2025).

Ia menyebut, berdasarkan laporan realisasi anggaran per 28 November 2025, APBD Kapuas Hulu sebesar Rp1,8 triliun baru terserap sebagian. 

Sedangkan pendapatan daerah mencapai 79,23 persen, PAD 91,90 persen, dan belanja daerah 72,64 persen.

Namun memasuki Desember, BKAD tak bisa menerbitkan laporan terbaru. Bahkan pencairan anggaran tak bisa dilakukan karena SIPD masih bermasalah.

“Kendala ini sudah kami laporkan. Bukan hanya Kapuas Hulu, seluruh Indonesia pakai aplikasi yang sama,” katanya.

Azmi berharap Pusdatin Kemendagri segera memperbaiki sistem sebelum akhir tahun. Tanpa itu, proses pencairan dan pelaporan keuangan daerah akan lumpuh.

“Dampaknya besar. SIPD harus segera dipulihkan,” tegasnya.

Penjabat (Pj) Sekda Kapuas Hulu, Agustinus Stormadi, juga mengingatkan seluruh perangkat daerah memaksimalkan penyerapan anggaran di sisa waktu akhir tahun.

“Kita sudah masuk minggu kedua Desember. Maksimalkan penyerapan anggaran sesuai aturan,” pesannya.*