Raja Yordania Tegas Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

Amman, insidepontianak.com - Raja Yordania, Abdullah II, pada Senin (17/2) menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap pemindahan paksa warga Palestina.

Pernyataannya disampaikannya dalam pertemuan dengan para pensiunan militer di Royal Hashemite Court, menurut sebuah pernyataan resmi.

"Selama 25 tahun, saya telah mengatakan tidak untuk pemindahan paksa, tidak untuk pemukiman kembali, tidak untuk tanah air alternatif," kata Raja, seperti dikutip dalam pernyataan tersebut, sambil mengecam mereka yang meragukan sikap tegas ini.

Ia juga menegaskan kembali pentingnya de-eskalasi di Tepi Barat dengan menekankan bahwa mencapai perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menjamin stabilitas di kawasan.

Raja Yordania itu menekankan bahwa menjaga kepentingan dan stabilitas Yordania serta melindungi rakyat Yordania adalah yang utama, serta menegaskan pentingnya membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Minggu lalu, Presiden AS Donald Trump menjamu Raja Abdullah di Gedung Putih, di mana ia kembali menyatakan keinginannya agar warga Gaza direlokasi dan wilayah kantong tersebut dikendalikan oleh AS untuk dikembangkan kembali menjadi kawasan wisata.

Kesepakatan gencatan senjata telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan sementara perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan membuat wilayah kantong tersebut hancur.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah kantong tersebut. (Anadolu/ANT)