DPRD Kubu Raya Dorong KDMP Jadi Penyuplai Bahan MBG dan Bentuk Dapur

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah resmi berjalan di 123 desa se-Kabupaten Kubu Raya agar dapat menjadi penyuplai bahan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga membentuk dapur SPPG.

Sebab, di lapangan, pelaksanaan program KDMP di Kubu Raya masih diwarnai kebingungan, terutama soal arah dan model usaha yang akan dijalankan oleh para pengurus koperasi.

Jainal menilai, KDMP memiliki peluang besar untuk berperan dalam mendukung program MBG, khususnya di Kubu Raya. 

“Kalau memungkinkan, Koperasi Merah Putih ini bisa menyetok bahan-bahan kebutuhan untuk MBG," kata Jainal, Kamis (23/10/2025).

Bahkan, ia mengusulkan, KDMP bisa juga dilibatkan membentuk dapur SPPG di wilayahnya masing-masing.

Menurut legislator PKB itu, keterlibatan KDMP dalam ekosistem MBG akan menciptakan sinergi positif antara pusat dan daerah. 

Karena, selain membantu kelancaran program nasional, langkah ini juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

“Harus ada kerja sama dari semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola SPPG," ujarnya.

Langkah itu, supaya SPPG tidak lagi mengambil bahan dari luar, tetapi langsung dari program yang digagas pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 itu.

"Dengan begitu, semuanya bisa berjalan berkesinambungan,” tegas Jainal.

Sementara itu, Kepala BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi mengatakan, bahwa pihaknya tengah mewacanakan KDMP agar dapat menjadi penyulai bahan program MBG.

"Kita wacanakan Koperasi Merah Putih sebagai mitra dalam suplayer bahan baku," kata Agus kepada insidepontianak.com.

Di samping itu, ia menampik, bahwa KDMP dapat menjadi mitra dari BGN, sebab hingga saat ini belum ada KDMP yang memiliki dapur SPPG.

"Kalau sebagai mitra, sementara belum ada," ungkapnya.

Dilain sisi, Jainal berharap, dengan koordinasi dan regulasi yang jelas, keberadaan KDMP benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar formalitas program dari pusat. 

“Harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat. Apa potensi desa itu, apa yang bisa memberi manfaat dan keuntungan bagi anggota koperasi," pungkasnya. (Greg)