Pemprov Kalbar Terapkan Kebijakan Fiskal Percepat Penyerapan Anggaran

PONTIANAK, insidepontianak - Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif dan mempercepat penyerapan anggaran di semester pertama sesuai arahan Gubernur Kalbar. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalbar (BAPPEDA) Sukaliman saat mengikuti Diskusi Outlook Ekonomi Kalimantan Barat 2023 dengan Tema Tumbuh, Inklusif, dan Berkelanjutan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Ballroom Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (26/01/2023). Hal ini dituangkan pada rencana penyerapan anggaran di triwulan pertama 15%, triwulan kedua 60%, triwulan ketiga 80% dan triwulan keempat 100%. Lebih lanjut dirinya menyampaikan agar tidak terjadi kekhawatiran akibat intervensi dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalbar. "Maka dari itu perlunya mempersiapkan hal-hal yang penting agar tujuan kita yang pertama, menyampaikan bagaimana pihak-pihak produsen bisa menyiapkan diri, jangan sampai seperti di tahun 2022 kemarin ketika permintaan banyak, datang barangnya terlambat. Yang kedua, dari Pihak Moneter mengenai saldo minimum atau tingkat bunga agar menjaga keseimbangan uang yang beredar dengan Intervensi ini bisa kita waspadai," tuturnya. Untuk itu dengan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif diharapkan bisa mendapat dukungan dari semua pihak. Gubernur Kalbar Sutarmidji menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat masuk sepuluh besar Provinsi dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi se Indonesia yaitu urutan keempat. Kemudian untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga berada di peringkat Keempat terbesar se Indonesia berdasarkan Data dari Depdagri. "Hal itu menunjukan bahwa bila kita bisa konsisten maka Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat pasti bagus, hanya Inflasi Kalimantan Barat yang lebih tinggi dari Nasional yaitu 6,3," terangnya. Kemudian melalui analisanya Pertumbuhan Ekonomi Kalbar melalui Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sebesar 1,945 triliun rupiah sampai 2019 terus mengalami kenaikan, hanya di tahun 2020 yang turun karena Pandemi Covid 19, dan tahun 2021 sampai sekarang menjadi 3,212 triliun rupiah. "Hal itu tercapai karena pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kemudahan dalam pelayanan dan data yang lengkap merupakan faktor penting dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,"katanya. Orang nomor satu di Kalbar ini juga menekankan pentingnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap daerah. Hal ini karena Investor umumnya melihat capaian IPM di daerah yang akan menjadi tujuannya berinvestasi, bila IPM suatu daerah rendah dipastikan Investornya juga rendah, karena menyangkut kepada ketersediaan tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh investor itu sendiri dalam memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkannya. "Kepada Seluruh Kepala Daerah maupun Bappeda, masing-masing daerah harus koordinasi terus dengan Badan Statistik agar lebih memahami Data-Data Survey terutama masalah inflasi agar lebih efektif ketika melakukan kegiatan yang dapat mempengaruhi penurunan inflasi. Kemudian untuk target capaian Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2023 mudah - mudahan bisa mencapai angka 5,5 - 6 %," tutupnya.***