Menteri UMKM Dinilai 'Kebakaran Jenggot' Datangi KPK, Pengamat: Isu Fasilitas Negara

PONTIANAK, insidepontianak.com - Isu permintaan fasilitas negara untuk perjalanan ke luar negeri oleh istri Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman, kian meruncing dan menjadi sorotan tajam publik.

Langkah Maman yang mendadak mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk klarifikasi justru memicu pertanyaan besar, terutama setelah beredarnya surat berkop Kementerian UMKM bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025yang meminta bantuan KBRI di Eropa untuk sang istri, Agustina Hastarini.

Surat tersebut secara eksplisit mencantumkan permohonan dukungan dari KBRI Sofia, Brussels, Paris, Bern, Roma, Den Haag, dan Konsul Jenderal RI Istanbul selama kegiatan Agustina Hastarini. Ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya penggunaan fasilitas negara. Namun, Maman membantah keras.

Ia menyerahkan bukti, transfer akomodasi pesawat dan hotel memastikan, tidak ada fasilitas negara ke KPK. Langkah Maman Abdurahman ini pun dikritik Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar. 

Ia mempertanyakan langkah Maman yang bergegas ke KPK tanpa adanya pemanggilan resmi.

"Kita heran juga kenapa Maman ke KPK. Apakah ada pemanggilan? Saya melihat Maman seperti terlalu kebakaran jenggot," ujar Herman, menyindir. 

"Santai saja kalau tidak ada persoalan. Kenapa harus KPK kalau barangnya tidak ada?," ungkapnya. 

Herman mengakui, jika keberangkatan istri Maman tidak menggunakan fasilitas negara, itu adalah hal yang bagus. Namun,  beredarnya surat dengan kop Kementerian UMKM minta difasilitasi harus dijawab. 

"Ini menjadi pertanyaan besar," terangnya. 

Menurutnya, surat ber kop Kementerian UMKM itu menunjukkan adanya 'menstrea' atau niat untuk meminta fasilitas. 

"Jika mau dilihat sudah akan kelihatan, artinya fasilitas apa yang diberikan, siapa yang memberikan. Kalau ada demikian, berarti difasilitasi negara," tegas Herman. 

Jika isu ini benar adanya, ia menilai ini adalah preseden buruk. Maman pun diharapkan minta maaf, dan  tak perlu mencari "kambing hitam".

Coreng Citra Maman
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi menilai, isu ini juga mencoreng citra Maman dan masyarakat Kalbar khususnya. 

Usmulyadi mengatakan, masyarakat Kalbar selama ini menaruh rasa bangga terhadap sosok Maman.  Sebab, dia representasi anak muda di tingkat nasional dengan jabatan menteri pertama dari Kalbar. 

Dosen Fisip Untan ini menilai banyak harapan kepada Maman untuk dapat berbuat lebih banyak untuk kampung halamannya. 

Namun, beredarnya surat tersebut, menusuk perasaan kebanggaan masyarakat. 

"Dan menurut saya merugikan citra yang telah dibangun oleh Maman Abdurahman selama ini," terangnya.

Karena itu, dia mendorong agar Maman Abdurahman meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Barat.

Usmulyadi juga mengkritik langkah Maman mendatangi KPK untuk menjelaskan tidak adanya fasilitasi negara, sementara faktanya surat "minta fasilitasi" sudah beredar luas. 

"Tak perlu datangi KPK. Cukup mengaku saja agar tidak menimbulkan polemik," saran Usmulyadi.

Menurut Usmulyadi, jika dugaan ini benar, tindakan tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Juga tak sejalan dalam kapasitasnya sebagai Menteri UMKM yang semestinya fokus membesarkan UMKM di Indonesia agar dapat naik kelas. (Andi)