Dukung Larangan Ekspor Bauksit, Edi Suratman: Tingkatkan Industrialisasi di Kalbar

PONTIANAK,insidepontianak.com - Per tanggal 10 Juni 2023 pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor bauksit yang ada di seluruh kawasan nusantara. Larangan ekspor bauksit tersebut berlaku dari 10 Juni 2023 itu dinyatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif. "Kebijakan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa bauksit memang sudah dilarang," tegas Arifin di Kementerian ESDM Jakarta. Menanggapi hal itu Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman mengaku setuju dengan kebijakan itu. "Saya sangat setuju ada pelarangan ekspor bauksit. Bauksit merupakan komoditas tambang primadona di Kalbar. Dengan dilarangnya ekspor ini, otomatis ada hilirisasi yang mendorong industrialisasi di Provinsi Kalbar," ungkap Edi Suratman. Menurutnya dengan adanya regulasi pelarangan komoditas bauksit bisa meningkatkan industrialisasi di Kalbar. "Sejauh ini industrialisasi di Kalbar jalan di tempat. Janganlah kita seperti sawit yang terlalu lama hilirisasi. Dari tahun 1985 sampai sekarang hanya minyak kelapa sawit mentah atau CPO saja karena belum ada pemaksaan," jelasnya. Dijelaskan kembali oleh Guru Besar Untan ini dengan adanya larangan ekspor bauksit, tantangan atau masalah bagi pendapatan daerah akan ada dan itu hanya jangka pendek. Meski untuk jangka panjang nilai tambah akan jauh lebih tinggi jika hanya dijual dalam bentuk mentah. "Dampak jangka pendek ada larangan ekspor bauksit namun itu jangka pendek. Kemudian tentu kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah dengan cermat.Sudah saatnya hilirisasi dan ciri negara mau maju industrinya harus berkembang atau maju," paparnya lagi. Ia menilai bahwa dengan adanya larangan ekspor bauksit pada Juni 2023, sangat baik dan hal itu dapat mendorong serta percepatan industrialisasi di Provinsi Kalbar. "Bahwasannya industrialisasi di Kalbar sejauh ini stagnan atau hanya berjalan di tempat. Dari belasan provinsi Kalbar menjadi bagian daerah industrinya jalan di tempat di mana kontribusinya hanya di kisaran 16 persen pada perekonomian Kalbar," terangnya. Iapun erharap dengan adanya larangan ekspor bauksit memaksa hilirisasi supaya ada smelter sehingga memiliki nilai tambah. "Harapannya industrialisasi bisa berkembang," pungkasnya. ***