Komisi VIII DPR RI Protes Menu Sarapan Haji 2023, Iskan Qolba Lubis Sebut Tidak Bergizi

SINJAI, insidepontianak.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, menyampaikan protes terhadap menu sarapan haji 2023 yang dinilai tidak bergizi. Protes salah satu Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menimbulkan perdebatan di tengah persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengungkapkan kekecewaannya terhadap menu sarapan yang disajikan kepada jemaah haji pada tahun 2023. Dalam cuitan Anggota Komisi VIII DPR RI di media sosial Twitter, Iskan mempertanyakan apakah menu sarapan tersebut sesuai dengan standar gizi yang telah disepakati dengan Kementerian Agama. Protes yang disampaikan Iskan Qolba Lubis menjadi sorotan publik karena dinilai kontroversial. Belum lama ini, Komisi VIII DPR RI yang juga melibatkan Iskan sebagai anggotanya, sempat mengusulkan agar jemaah haji 2023 tidak diberikan sarapan. Namun, dalam cuitannya, Iskan menunjukkan kekecewaannya terhadap porsi sarapan yang dianggap terlalu kecil dan tidak memenuhi standar gizi. “Jemaah Haji Kloter 17 KNO di Allow Tower 904 mengeluhkan porsi nya terlalu kecil n apakah sesuai dg standar gizi ,yg sdh disepakati ⁦⁦dg ⁦@Kemenag_RI⁩ ?, tulis iskan pada Akun twitternya. Tanggapan atas protes Iskan Qolba Lubis datang dari Afif Fuad Saidi, anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Afif menganggap protes Iskan sebagai hal yang lucu, mengingat Komisi VIII DPR RI sendiri pernah mengusulkan agar jemaah haji tidak diberikan sarapan. Afif juga menduga bahwa Iskan tidak menyimak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama. Afif menjelaskan bahwa menu sarapan yang disajikan saat ini adalah inisiatif dari Kementerian Agama untuk menghindari kelaparan jemaah. Meskipun menu sarapan sederhana, tetapi upaya tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kebutuhan pangan jemaah haji. Afif juga menyebut bahwa Kementerian Agama telah berusaha keras memutar anggaran agar dapat menyajikan tiga kali makanan bagi jamaah haji 2023. Dalam tanggapannya, Iskan Qolba Lubis juga dituduh oleh Afif Fuad Saidi sedang mencari dukungan politik dari warga Kloter Nomor 17 (KNO), yang merupakan dapil Iskan. Afif meminta Iskan untuk menjelaskan secara bijak dan arif mengenai perhatiannya kepada konstituennya. Dilansir dari twitter @AfifFuadS yang menanggapi komentar Anggota Komisi VIII DPR RI terkait Sarapan jamaah haji yang diklaim tidak bergizi. Aku tanggepin serius ya. 1. Bapak kan anggota Komisi 8 DPR, kan kalian yg malah minta ga ada sarapan pagi, makan dua kali dan anggaran dipotong, ingat waktu RDP dg kemenag? Atau ga nyimak atau ga hadir? 2. Karena pntingnya sarapan, tkt jamaah haji prutnya kosong, GusMen minta ttp ada sarapan, dg menu sederhana, utk mengganjal perut saja, ksian jamaah haji, porsinya memang tidak sebanyak makan siang dan malam. 3. Drmn anggarannya? Realokasi bbrp anggaran, ini bapak aneh, minta 2 kali makan, dikasi sarapan jamaah haji, malah nyinyir. 4. Setiap menu makan, uda di uji, uda diperiksa, ga akan sembarangan, baik gizi maupun proporsi. 5. KNO itu kloter dapil bapak, mau cari muka ke konstituen? Biar jd pahlawan gitu? Biar disangka perhatian? Ga gitu caranya Bro!! Jelaskan dg bijak dan arif, antuj dr PKS ya? Ooo... Protes Iskan terhadap menu sarapan haji 2023 menjadi polemik tersendiri di tengah persiapan pelaksanaan ibadah haji. Perdebatan mengenai kualitas dan standar gizi dari menu sarapan tersebut masih menjadi perhatian masyarakat, sementara Kementerian Agama berusaha menjaga kebutuhan pangan jemaah dengan keterbatasan anggaran yang ada. Pada akhirnya, keputusan mengenai menu sarapan haji 2023 dan peningkatan standar gizi masih menjadi pembahasan yang terus berlanjut antara Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, dan pihak terkait. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman ibadah haji yang optimal dan menjaga kesejahteraan jemaah. Polemik mengenai menu sarapan haji dan standar gizi yang diperdebatkan ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pangan jemaah haji. Kementerian Agama telah berupaya keras untuk memutar anggaran dan menyajikan menu sarapan yang sederhana namun tetap memenuhi kebutuhan jamaah. Perdebatan ini juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang efektif antara anggota DPR dan pihak terkait, seperti Kementerian Agama, untuk memastikan kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan jemaah haji. Semoga perbedaan ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan solusi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan jemaah haji dengan baik dalam pelaksanaan ibadah haji mendatang. (Zumardi IP)***