Waspada Banjir, Pemprov Kalbar Pastikan Logistik Siap Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pemerintah Provinsi Kalbar, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memprediksi dampak bencana banjir di tahun 2023 tak terlalu parah, jika dibanding tahun lalu. Sebab curah hujan tidak terlalu tinggi.

"Seharusnya dari pengalaman tahun lalu, bulan Oktober kita sudah banjir. Tapi karena El Nino sampai saat ini (hujan) belum merata," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar, Novel Umar, Jumat (17/11/2023).

Karena itu, BPBD Kalbar melihat dampak banjir takhun ini tak separah tahun yang lalu. Meski demikian, bukan berarti perhatian terhadap ancaman banjir diabaikan. Justru, antisipasi mitigasi penanganan dampak banjir terus diperkuat.

Antisipasi ini berupa patroli lapangan, pemenuhan peralatan hingga menyiapkan logistik yang diperlukan untuk korban banjir berupa dapur umum. Termasuk juga tenda bagi pengungsian.

Selain itu, cadangan bantuan logistik untuk korban banjir juga dipastikan siap penuhi kebutuhan masyarakat jika banjir menerjang.

"Minimal dua kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat, maka Provinsi dapat menetapkan SK status dan bisa menyalurkan bantuan," terangnya.

Jika skalanya masuk kategori menengah dan besar, Provinsi Kalbar dapat memberikan bantuan logistik dari mulai sembako, air bersih, obat-obatan dan sebagainya.

"Intinya setiap kabupaten harus menetapkan SK status dulu. SK status berguna untuk mengeluarkan cadangan pangan yang dimiliki Pemprov," katanya.

Adapun anggaran BPBD untuk korban banjir dianggarkan Rp200 juta per tahun. Namun, BPBD juga mendapat dukungan dari dinas pangan berupa 200 ton beras, dan bantuan dari dinas sosial.

"Kami juga dibantu logistik BNPB berupa makanan siap saji. Mereka juga membantu keluarga dan perlengkapan anak," ucapnya.

Pj Sekda Kalbar, Muhammad Bari juga telah meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar tanggap terhadap potensi banjir yang mengancam daerahnya. Apalagi saat ini musim penghujan telah tiba.

Bari memastikan, Pemprov Kalbar terus melakukan antisipasi bencana banjir. Salah satunya dengan memetakan desa dan kelurahan yang dianggap rawan banjir. Lalu, berkoordinasi dengan BMKG terhadap antisipasi perubahan iklim dan cuaca pada bulan-bulan tertentu.

"(BPBD) mengawasi dan memonitor daerah yang berpotensi banjir dengan melakukan patroli air di sungai-sungai yang berpotensi banjir," katanya.

Bari mengimbau instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan terkait drainase dan parit yang ada di pemukiman penduduk. Jangan sampai terjadi penyumbatan dan meneyababkan banjir.***