Wagub Krisantus Kritik Pedas: Banyak Perusahaan Beroperasi di Kalbar, Tapi Rakyat Tetap Miskin

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap kondisi pembangunan di Kalbar yang dinilainya timpang dengan jumlah investasi yang masuk. 

Dalam sambutan bernada tegas dan emosional, Wagub Krisantus menyebut bahwa ribuan perusahaan tambang dan perkebunan telah beroperasi di Kalbar, namun manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Infestasi perusahaan ada di mana-mana, tapi saat saya ke kampung, masih harus menyusun papan sendiri agar mobil tidak jatuh ke sungai," kata Wagub Krisantus saat memberikan sambutan dalam kegiatan Murprovlub Kadin Kalbar, Selasa (29/7/2025).

Bahkan, tambah Krisantus, ia seringkali harus disambut alat berat untuk menjemputnya, karena tak ada jembatan. Kondisi jalan dan infrastruktur yang buruk menjadi cermin bahwa keberadaan investasi belum menjawab kebutuhan dasar warga. 

Ia menyebut, masih banyak proposal bantuan berdatangan, tanda bahwa kemiskinan masih merata. “Indikator kemiskinan kita tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Pasal 33 UUD 1945 belum dijalankan secara murni dan konsekuen,” tegasnya.

Di samping itu, Krisantus juga menyoroti fenomena pengusaha yang berlindung di balik pangkat militer. Ia menyindir keras praktik ini, di mana pangkat seharusnya bukan jadi tiket membuka usaha tambang atau kebun tanpa tanggung jawab sosial.

“Jangan andalkan pangkat. Kalau buka kebun sawit, mana dibawa pangkatnya? Tinggal di rumah saja itu pangkat,” sindirnya.

Selain itu, ia bilang, banyak perusahaan tidak melaksanakan kewajiban mereka, baik dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) maupun PPF (Pajak Produksi dan Fasilitas).

Pemprov Kalbar pun akan mengambil langkah tegas. Legislator PDIP ini menegaskan, semua perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Kalbar wajib membuka kantor dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kalbar.

“Selama ini NPWP mereka di Jakarta. Bagaimana kita bisa hitung laba bersih mereka untuk CSR dan PPF yang besarannya 2 sampai 2,5 persen dari laba bersih?” katanya.

Ia bahkan menyodorkan hitungan sederhana, jika seribu perusahaan benar-benar menyumbang CSR satu miliar saja per tahun, maka akan terkumpul Rp1 triliun lebih setiap tahunnya 

Menurutnya, jumlah yang sangat besar tersebut dapat dipergunakan untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Tapi kenyataannya? Kita cuma dapat laporan. Kalbar hanya jadi tempat ambil untung, bukan tempat menanam kembali,” pungkasnya. (Greg)