Sukadana Krisi Air Bersih, Warga Terpaksa Beli Air Bersih

KAYONG UTARA, insidepontianak.com - Kayong Utara krisis air bersih. Hampir sepekan air tak mengalir. Kondisi ini pun membuat resah masyarakat, karena tak dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari. Sejak beberapa hari belakangan mobil pick up tampak lalu lalang mengantar air bersih yang dipesan warga.

Salah satu warga Sukadana Rudi mengaku sejak berapa hari terakhir air tak mengalir. Ia pun terpaksa harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan di rumah.

Diakui Rudi, Sukadana sejak dulu dikenal daerah yang melimpah air gunung. Sehingga beberapa merek minuman terkenal berinvestasi di Kayong Utara, seperti HS68, Tirkana dan Big3.

"150 ribu beli air, sekitar 1000 Liter lebih. Kalau dak beli mau mandi, buang air pakai ape," ketusnya.

Ia pun mengaku heran dengan kondisi air di Kabupaten Kayong Utara, khususnya Kecamatan Sukadana yang merupakan ibu kota Kabupaten.

Padahal diakuinya, melihat Geografis Sukadana yang dikelilingi perbukitan, masih banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan, namun pendistribusiannya yang tak berjalan maksimal.

"Bisa diliat sumber - sumber air yang ada, disekitar jalan Pampang itu air yang mengalir ke parit, airnya bersih dari berbagai sumber bukit - bukit sekitar. Kenapa sumber - sumber itu tidak dikelola, " tegasnya.

Parahnya lagi, beberapa masyarakat dengan sengaja membiarkan keran air terbuka, sehingga air terbuang sia - sia. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah masih mengratiskan air bersih, tanpa bayar. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kayong Utara Rahadi mengatakan, kondisi air seperti saat ini tak dapat dihindari karena berbagai sumber mata air yang berada di Kecamatan Sukadana debit airnya semakin kecil.

"Ada 4 sumber air yang menjadi tumpuan kita. Memang saat ini debitnya sangat kecil sehingga tidak dapat mengalir kesemua (warga) sehingga polanya buka tutup, " terang Rahadi.

Untuk mengantisipasi krisis air, pihak PUPR juga melayani antar air bersih namun syarat untuk mendapatkan air bersih ini masyarakat harus mengajukan melalui kelompok, sehingga air bersih tersebut bisa di drop disatu lokasi dan masyarakat mengambil masing - masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami juga melayani (antar air) untuk masyarakat,  tapi masyarakat  mengajukan ke kita melalui kelompok, sehingga bisa kami drop airnya, sepanjang anggaran oprasionalnya tersedia," ungkap Rahadi, Senin (12/8/2024).

Tak kalah penting diakui Rahadi, masyarakat masih kurang sadar untuk menggunkan air secukupnya, dengan mematikan keran jika sudah tidak diperlukan.

Selain itu, diakui Rahadi, Perda PDAM juga sudah disahkan pada tahun 2022 lalu, namun belum dapat diwujudkan, karena terkendala anggaran yang besar.

Bahkan saat ini, dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar, hanya Kabupaten Kayong Utara yang masih mengratiskan air bersih bagi masyarakat, sehingga masyarakat dengan bebas menggunakan air bersih.

"Kita sudah ada Perda tahun 2022. Memang kami mau menerapkan perda retribusi. Perda retribusi ini tentu kita ingin menertibkan masyarakat. Kedua ada PAD yang bisa kita dapatkan. 
Tapi karena terkendala insfrastruktur dan lain - lain. Kenapa tidak bisa kita laksanakan, karena konsekuensinya masalah anggaran. Anggaran masalah faktor utama," tegasnya. (Fauzi)