Reses di Ketapang, Thomas: Masyarakat Ketapang Keluhkan Jalan dan Jembatan Rusak

PONTIANAK, insidepontianak.com -Kerusakan infrastruktur jalan Provinsi di Kabupaten Ketapang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas masyarakat terganggu. Aspirasi ini kerap disampaikan warga, namun, pemerataan pembangunan di Kabupaten Ketapang juga belum mendapat perhatian serius pemerintah. Alhasil, warga mengadu kepada anggota DPRD Kalbar, dapil Ketapang, Thomas Aleksander yang melaksanakan reses di Ketapang. Thomas sendiri melaksanakan reses di 10 Kecamatan di Kabupaten Ketapang. Selain reses dia juga meninjau sejumlah pembangunan jalan Provinsi di Ketapang yang punya luas 300 kilometer. "Saya muninjau jalan Provinsi Kalbar di Ketapang, ruas Tembang Titi, Jelai Hulu-Marau, Marau-Air Upas-Air Upas-Manis Mata," terang Thomas Aleksander, Rabu (21/6/2023). Ruas jalan itu, kata Thomas baru dilakukan pembangunan Dinas PUPR Provinsi Kalbar. Namun, dalam peninjauan dilapangan, ia melihat ada kerontokan aspal yang terjadi. Bahkan, titiknya berasa di sekitar tikungan. Hal tersebut kata dia, disebabkan kurangnya kontrol terhadap konstruksi material bangunan. "Mestinya di cek kembali. Saat mengecek ke Tanjung, ruas Jalan disana juga longsor dan diperlukan perbaikan oleh PU," terangnya. Tak hanya itu, jalan Provinsi dari Sungai Gantang-Teluk Batu, Simpang Jemayas juga rusak. Bahkan, kerusakan jalan yang terjadi pernah menyebabkan jenazah membusuk karena ambulans yang membawa jenazah tak bisa bergerak. Alhasil, jenazah membusuk di Jalan karena ambulans tak bisa bergerak. "Ini menjadi keprihatinan kita," terangnya. Legislator Partai PDI Perjuangan ini memastikan, aspirasi yang disampaikan masyarakat Ketapang tak lain, soal perbaikan jalan. Mereka mendambakan kondisi jalan dan jembatan mulus. Namun, yang terjadi hingga kini, akses jalan dan jembatan di Ketapang banyak rusak. Alhasil, mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengangkut hasil panen. "Kalau akses transportasi mulus, masyarakat sekitar dapat menggunakan jalan  sebagai jalur ekonomi. Padi bisa dijual dengan cepat. Ada efisiensi biaya dan waktu disana," terangnya. Untuk itulah, dia heran jika Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengkliam 80 persen jalan mantap. Namun, nyatanya belum terjadi di Kalbar. "Indikator jalan mantap kan jelas. Kalau data mantap, fakta di lapangan berbeda," pungkasnya. (Andi) ***