Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh Kritisi Perusahaan PT BNS untuk Serius Tangani Serangan Buaya

KETAPANG, insidepontianak.com - Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh kritisi PT BNS yang lalai dalam penanganan serangan buaya kepada manusia, hingga memakan korban jiwa.

Dalam dua tahun terakhir sudah dua korban jiwa akibat serangan buaya. Walaupun pihak perusahaan mengklaim sudah melakukan mitigasi di kawasan kebun sawit milik mereka namun serangan buaya masih terus terjadi.

"Dalam dua tahun terakhir ini sudah dua kali insiden serupa, ini cukup untuk membuktikan PT BNS tidak tanggap, lengah dalam masalah keselamatan kerja," tegas Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh, Senin (8/12/2024). 

Menurut Achmad Sholeh, meskipun ancaman buaya sudah ada sejak lama, PT BNS belum sepenuhnya siap dalam menghadapi potensi bahaya akan ancaman keselamatan kerja di lokasi konsesi perusahaan mereka. 

"Masalah yang terulang seperti ini semakin memperburuk citra perusahaan di mata publik," ingat Achmad Sholeh. 

Legislator Partai Golkar itu berharap pihak perusahaan lebih serius dalam menangani masalah ini, dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. 

"Keamanan karyawan dan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama perusahaan. Mereka harus lebih tanggap terhadap ancaman yang ada di wilayah operasionalnya," tegas Achmad Sholeh.

Achmad Sholeh menambahkan, pihak perusahaan seharusnya memasang rambu keselamatan kerja. Khususnya di daerah rawan kecelakaan yang diakibatkan serangan binatang buas. Ini agar karyawan maupun masyarakat luar bisa lebih berhati-hati. 

Dalam klarifikasinya, Human Resource Manager PT BNS, Budi Wanto, mengungkapkan perusahaan telah berkoordinasi dengan tim EHS (Environment, Health and Safety) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setelah kejadian serupa tahun lalu. 

"Kami meminta bantuan untuk dapat memetakan habitat maupun sarang-sarang buaya di lokasi yang berbatasan dengan perusahaan," jawab Budi Wanto saat dikonfirmasi baru-baru ini. 

PT BNS mengaku telah melakukan sejumlah rekomendasi yang dilayangkan oleh BKSDA. Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari BKSDA terkait populasi buaya di wilayah mereka. 

"Dari rekomendasi tersebut, sebagian memang sudah kita lakukan namun untuk pemagaran di semua lokasi ini yang menyulitkan kami dikarenakan luasan yang cukup besar," ucap Budi Wanto. 

Sebagai langkah lanjutan, PT BNS baru menghubungi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Pontianak yang dianggap lebih berkompeten dalam menangani buaya. (Fauzi)