Pemkab Ketapang Gelar Rakor Percepatan Infrastruktur, Fokus pada Jalan Pelang–Kepuluk

KETAPANG, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur secara gotong royong,
di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (30/6/2025) .

 Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan ruas Jalan Pelang–Kepuluk–Batu Tajam.

Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, anggota DPR RI Dapil Kalbar, pejabat kementerian dan lembaga terkait, Forkopimda Kabupaten Ketapang, pimpinan perusahaan yang berinvestasi di Ketapang, hingga tokoh masyarakat.

Bupati Ketapang yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.

“Hari ini adalah langkah awal kita membangun Ketapang secara gotong royong. Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kita butuh kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Fokus utama Rakor adalah perbaikan Jalan Pelang–Kepuluk–Batu Tajam, yang merupakan jalur vital penghubung lebih dari delapan kecamatan dengan ibu kota kabupaten dan kawasan industri.

Ruas jalan ini menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, namun kondisinya rusak parah akibat karakteristik tanah gambut dan beban lalu lintas berat dari truk-truk perusahaan.

“Sudah berkali-kali kami anggarkan pembangunan jalan ini melalui APBD, tapi hasilnya belum signifikan. Metode konvensional tidak cocok untuk tanah gambut,” jelas Bupati.

Menurutnya, untuk menangani secara menyeluruh jalan sepanjang 18 kilometer tersebut, dibutuhkan biaya besar yang tidak mungkin ditanggung hanya oleh APBD.

Pemkab Ketapang pun mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah serta mendorong kontribusi nyata dari sektor swasta, terutama perusahaan yang selama ini menggunakan ruas jalan tersebut.

Langkah ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kolaborasi strategis antara pemerintah, legislatif, dan sektor swasta demi membangun infrastruktur Ketapang yang berkelanjutan. (Fauzi)