Dialog dengan Mahasiswa, Bupati Sujiwo: Politik Uang Ciptakan Pemimpin Abai Rakyat

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi Cipayung Plus Kubu Raya urung dilaksanakan.

Alih-alih turun ke jalan, para mahasiswa memilih untuk berdialog langsung dengan Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dan anggota DPRD di Aula Kantor Bupati pada Rabu (3/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam ini, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan.

Mereka di antaranya, HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, serta BEM dari beberapa kampus lokal seperti UNU, STAKAT, dan STIDAR. Suasana diskusi berlangsung kondusif dan kritis.

Dialog Wujud Transparansi

Bupati Sujiwo sengaja membuka ruang dialog sebagai wujud transparansi pemerintah daerah terhadap kritik dan aspirasi.

Ia menegaskan, komunikasi dengan mahasiswa seharusnya menjadi tradisi yang berkelanjutan, bukan hanya dilakukan saat ada aksi.

"Alhamdulillah Kubu Raya sangat kondusif. Ini jadi momentum bagi kita semua untuk introspeksi, mengevaluasi diri, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik.

"Mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, sampai infrastruktur, semua barometernya ada pada kepuasan rakyat," katanya.

Sujiwo menegaskan, pemimpin wajib mendengar dan memperhatikan masyarakat yang resah terhadap kebijakan pemerintah.

“Apapun kekurangan rakyat, rakyat itu adalah segalanya. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," katanya.

Politik Uang Ciptakan Pemimpin Abai

Dalam forum tersebut, Sujiwo juga menyoroti praktik politik uang (money politics). Ia menilai, praktik ini menjadi akar masalah yang melahirkan para pemimpin yang abai terhadap amanah rakyat.

"Kalau jabatan itu diperoleh dengan uang, tanggung jawab moral pasti berkurang. Ini rahasia umum dalam kontestasi politik kita. Dan inilah yang harus kita hentikan bersama," tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat bahwa iming-iming uang saat pemilu tidak sebanding dengan kerugian yang akan ditanggung selama lima tahun ke depan.

"Uang Rp200 ribu, Rp300 ribu, kalau dibagi lima tahun, sangat kecil. Tapi dampaknya, kita bisa dipimpin oleh orang yang salah selama lima tahun," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mengajak mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan rakyat.

Masukan Mahasiswa: Pendidikan Harus Jadi Prioritas

Ketua DPC GMNI Kubu Raya, M Zamrozi, menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menyebut kualitas pendidikan di Kalimantan Barat, khususnya di pedesaan, masih jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa.

"Pendidikan kita di Kalbar tertinggal 10–20 tahun dibanding di Jawa. Ini fakta yang harus jadi perhatian utama pemerintah, karena majunya bangsa ditentukan dari pendidikan," ungkapnya.

Zamrozi mengapresiasi langkah Bupati yang mengalihkan aksi menjadi dialog, karena aspirasi bisa disampaikan secara langsung. Namun, ia menekankan bahwa membuka ruang dialog bukanlah prestasi yang patut dipuji.

"Itu memang kewajiban pemerintah. Yang layak dipuji adalah masyarakat kecil yang dengan swadaya membangun jembatan atau fasilitas untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, yang turut hadir, mengakui bahwa banyak hal penting yang disampaikan oleh mahasiswa. Menurutnya, forum ini sangat produktif dan menjadi bahan introspeksi bagi lembaganya.

"Kami dari DPRD tentu mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan," tutupnya.***