Tekan MoU, Bupati Erlina Komitmen dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Mempawah

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Hotel Aston Pontianak, Jumat (17/3/2023). Penandatanganan MoU ini antara Kemendagri, Kejaksaan RI serta Kepolisian RI yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Bupati Mempawah Erlina juga turut serta memberikan komitmen terhadap upaya membangun koordinasi serta sinergi bersama APIP, APH serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan APBD yang lebih baik. Erlina meyakini dengan penandatanganan yang sebelumnya telah dilaksanakan di tahun 2018 untuk diperbaharui kembali 5 tahun berikutnya, akan semakin lebih jelas terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. "Koordinasi dan komunikasi antara APIP dan APH harus berjalan dengan baik. Azas kemanfaatan juga harus dikedepankan, jika memang harus dilimpahkan ke kejaksanaan, silahkan," tandas Gubernur. Selain APH yang diminta Gubernur untuk objektif dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, ia juga meminta pelaksanaan kewenangan APIP harus ada batas waktu sehingga mekanisme penyidikan dapat lebih jelas, tegas dan terarah. Kegiatan juga turut dihadiri oleh Penyidik Utama Tingkat II Dittipidkor Bareskrim Polri Brigjen Tubagus Ade Hidayat, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Utama Itjen Kemendagri.*** (rls)