Mobil Presiden Jokowi Berguncang Melintasi Jalan Rusak di Lampung Selatan

LAMPUNG, insidepontianak.com -Mobil Presiden Joko Widodo terlihat melintasi jalan rusak di Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam video yang diambil oleh Fotografer Kepresidenan, dari Antara, Jumat (5/5/2023). Dalam video itu, tampak sebuah mobil sedan hitam berpelat merah "Indonesia 1" itu melintasi jalan rusak di Terusan Ryacudu. Jalanan dalam video itu tampak berlubang dan tidak beraspal, sehingga mobil sedan yang ditumpangi Jokowi itu berguncang saat melintas. Kondisi jalan yang dilewati sebagian besar rusak parah karena banyaknya lubang besar di bagian kiri dan kanan jalan. Saat melintas, jendela mobil juga tidak tertutup sehingga Presiden Jokowi dapat melihat jalan rusak tersebut secara langsung. Melintasi jalan rusak, Presiden Jokowi sambil membagikan cenderamataa kepada masyarakat setempat. Sehari sebelum kedatangan Presiden Jokowi, sejumlah titik jalan yang rusak ditimbun dengan bebabtuan. Berdasarkan pantauan reporter ANTARA, timbunan lubang oleh batu tersebut terlihat berada di depan Kantor Polda Lampung dan juga ​​​​​​​Itera. Bahkan, saat ini sudah terpasang spanduk imbauan berwarna kuning bertuliskan "Hati-hati Jalan Berlubang" di sebelah kiri jalan. Kemudian, menuju pintu Tol Kota Baru Itera, terlihat terdapat pengerjaan perbaikan jalan rusak dengan rigid beton. Sementara itu, memasuki Kota Baru, di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, jalan yang terlihat bagus dengan rigid beton kurang lebih 500 meter dihitung dari perempatan lampu merah menuju pintu Tol Itera. Setelah itu, sisanya hingga menuju ke lokasi bangunan perkantoran yang terbengkalai di Kota Baru, terlihat rusak parah. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lampung untuk memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak yang videonya tersebar di dunia maya. Presiden Jokowi menyatakan Pemerintah saat ini sedang memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan rusak parah di kabupaten, kota, dan provinsi. Dia meyakini hal itu terjadi karena APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak dialokasikan untuk infrastruktur. ***