Jaga Aksi di Gedung DPR/MPR RI, Polisi Kerahkan 3.719 Personel

2024-11-24 09:11:57

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di kawasan luar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Kepolisian mengerahkan 3.719 personel gabungan untuk menjaga dan mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 3.719 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Susatyo menyebutkan, personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung Parlemen itu untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depannya.

Pemadam kebakaran juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi bila nanti massa melakukan aksi bakar ban.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung wakil rakyat, bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas juga disesuaikan dengan perkembangan dinamika di lapangan.

"Bila di depan DPR massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, mak kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," kata Susatyo.

Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis (berperikemanusiaan).

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua.

Susatyo menyebutkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang menyampaikan pendapatnya.

Aksi ini dilakukan para mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).