Wakil Kepala BKKBN: Pentingnya Penerapan Demographic Insight di Indonesia

NEW YORK, insidepontianak.com — Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka yang mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN mengatakan dengan data demografi, perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis data dapat mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Penerapan data demografi dalam perencanaan pembangunan penting untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengarahkan perencanaan pembangunan.

"Data berperan krusial dalam mengarahkan perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun nasional. Data yang berkualitas dapat menjadi alat yang ampuh untuk memandu perencanaan, pengembangan kebijakan, atau pengambilan keputusan," kata Delegasi Indonesia, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka yang mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, dalam side event “Demographic Intelligence for Health Equity: Harnessing Data for Inclusive Policies and Universal Coverage” yang diselenggarakan empat regional UNFPA disela-sela sidang CPD sesi ke-58 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat memaparkan tiga pertanyaan kunci bagaimana demographic insight mempengaruhi strategi perencanaan tenaga kerja, perawatan jangka panjang, dan pemerataan penyediaan layanan pada masyarakat Indonesia. 

Dijelaskannya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggagas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Indonesia, karena data yang lengkap dan akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan dan pengambilan kebijakan yang tepat. 

Integrasi DTSEN ke dalam perencanaan kesehatan penduduk akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menargetkan intervensi secara lebih efektif, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu kementerian yang mendukung DTSEN dari Pendataan Keluarga. 

"Seperti data sasaran Makan Begizi Gratis (MBG) khusus bagi Ibu hamil dan ibu menyusui yang tepat didapatkan berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,” jelasnya.

Wamen Isyana juga menyampaikan mengenai pemanfaatan bonus demografi dengan pentingnya peningkatan kapasitas serta partisipasi optimal penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan dalam dunia kerja. 

Selain fokus kepada anak-anak muda melalui Program Pusat Informasi dan Koseling dan Genre Indonesia, pihaknya juga mendorong kebijakan yang mendukung perempuan agar dapat kembali bekerja pasca melahirkan. 

"Salah satu bentuk nyata adalah melalui Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), yaitu perluasan akses terhadap Tempat Penitipan Anak Ramah Anak agar perempuan dapat kembali bekerja setelah melahirkan,” tambah Wamen Isyana.

Pemerintah RI juga memperhatikan potensi yang dimiliki oleh generasi lanjut usia (silver generation) agar sehat dan produktif. Sebagai tambahan, Program Makanan Bergizi untuk Ibu Hamil (MBG). Program inisiatif ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi stunting, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja bagi perempuan, khususnya yang terlibat dalam proses memasak, mencuci peralatan makan, dan mengantarkan makanan ke ibu hamil dan menyusui. 

“Program ini bersifat padat karya dan dirancang untuk memberikan manfaat ganda—yaitu penyerapan tenaga kerja perempuan dan perbaikan gizi dengan sasaran yang tepat berbasis data hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN,” ujarnya.

Untuk perawatan jangka panjang, Wamen Isyana juga memaparkan program Bina Keluarga Lansia dan Lansia Berdaya. Keduanya memberdayakan lanjut usia dengan meningkatkan kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa para lansia mendapatkan perawatan di lingkungan keluarga dan komunitasnya. 

Selanjuitnya juga tentang Kampung KB, strategi Keluarga Berencana Berbasis Hak dengan menjamin layanan keluarga berencana yang responsif gender, sesuai dengan budaya setempat, dan berkualitas tinggi dan layanan keluarga berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di akhir materinya, Wakil Menteri menantikan peran UNFPA dalam memperkuat Bantuan Teknis, Peningkatan Kapasitas, dan Kerja Sama Selatan-Selatan. ***