Polemik 113 Siswa SMAN 1 Mempawah Gagal Masuk PT Tanpa Tes, Rita: Kita Minta Perpanjangan Waktu ke Kementerian

PONTIANAK, insidepontianak.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita memastikan, pihaknya bakal mendatangi kementerian guna meminta perpanjangan waktu penginputan data Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Penginputan data PDSS ini belakangan menuai polemik, usai 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah gagal mengikuti jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Penyebabnya, karena ada data siswa yang tak terinput.

"Di mana PDSS digunakan untuk siswa melanjutkan ke Perguruan Tinggi lewat jalur prestasi," kata Rita Hastarita, Selasa (4/2/2025).

Rita mengatakan, penginputan data PDSS merupakan tugas satuan pendidikan atau sekolah. Di sekolah, diharuskan membentuk tim. Adapun proses penginputan itu, sudah berlangsung sejak 6-31 Januari 2025. 

"Pada masa itu, ada data yang harus diinput, mulai dari kecocokan NISN, hingga input nilai raport dari semester 1-5," katanya. 

Selama proses itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar sudah mengingatkan sekolah-sekolah agar tak abai.

Sebab, proses yang dilakukan itu melalui akun dari masing-masing sekolah dan langsung ke Kementerian. Dinas Pendidikan, tak punya akses memantau itu.

"Kami tahunya setelah mereka gagal menginput baru mereka melapor," ungkapnya. 

Setelah viralnya kasus ini, Rita sudah memanggil Kepala Sekolah hingga operator di sekolah itu. Menurut keterangan mereka, ada tujuh anak yang tak terinput datanya. Namun, ini yang menyebabkan 113 anak yang lain, tidak bisa diinput datanya di SNBP. 

"Tertinggalnya tujuh, dan berpengaruh ke lain," katanya. 

Rita memastikan, ini merupakan kelalaian satuan pendidikan. Pihaknya juga sudah memberi teguran. Di samping itu, solusi mengatasi persoalan ini juga terus dilakukan.

Rencananya, Rabu (5/2/2025), pihak Disdik Kalbar akan ke Kemendikti meminta perpanjangan waktu penginputan. 

"Kita akan memperjuangkan dan meminta perpanjangan waktu di PPDS. Dan kita akan membawa surat pengantar gubernur untuk meminta perpanjangan waktu," pungkasnya.***