Skakmat Sujiwo Terkait Tata Kelola Keuangan, Rusman Ali: Harus Ada Efisiensi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rusman Ali skakmat calon bupati Kubu Raya nomor urut 2, Sujiwo terkait tata kelola keuangan.

Hal tersebut terjadi saat sesi tanya jawab debat publik Pilkada Kubu Raya 2024, pada Rabu (30/10/2024) malam.

Debat publik yang digelar di Hotel Dangau Kubu Raya itu mengangkat tema: 'Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kebutuhan Dasar, Mitigasi Bencana, Penegakkan Hukum, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Kubu Raya Berkualitas.’

Di sesi tanya jawab antarpaslon, calon bupati nomor urut 2, Sujiwo menyampaikan komitmennya agar biaya pembangunan harus lebih besar dari belanja pegawai.

Ia pun memastikan pasangan JIKIR (Sujiwo-Sukiryanto), bakal memprioritaskan anggaran pembangunan daripada belanja pegawai.

Rusman Ali mendapat kesemtapan merespon pernyataan Sujiwo. Bupati Kubu Raya 2014-2019 itu, kontan menyatakan tak sependapat.

Bagi Rusman Ali yang tak kalah penting dalam tata kelola pemerintahan diperlukan penghematan. Agar, belanjaan APBD efektif sesuai peruntukan skala prioritas.

"Harus ada penghematan. Belanja pegawai negeri dari perjalanan dinas perlu dikurangi. Belanjanya harus kecil, jangan lebih besar dari belanja pembangunan," kata Rusman Ali.

Menurut Rusman Ali, dalam banyak kesempatan, perjalanan dinas pejabat eselon, kerap didampingi 3 hingga 4 orang staf. Padahal, bisa dilakukan satu orang saja.

"Inilah cara yang dapat dilakukan agar belanja pegawai lebih kecil daripada biaya barang, sehingga dana untuk pembangunan bisa lebih besar," ucap Rusman Ali.

Adapun Rusman Ali-Mohammad Fahri merupakan calon bupati Kubu Raya nomor urut 3. Pasangan RAMAH diusung tiga partai politik. Di antaranya, NasDem, Gerindra dan PKS.

Berikut visi-misi lengkap pasangan RAMAH. Adapun visinya: Melanjutkan Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Mandiri, Unggul, Sejahtera, Harmonis dan Relegius

Sedangkan misinya memuat lima program strategis. Di antaranya:

Pertama, meingkatakan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good governance.

Kedua, meningkatkan pelayanan pbul dan sosial dasar

Ketiga, meningkatkan konektifitas dan mengurangi kesenjangan melalui pembangunan infrastruktur mendasar berbasis kewilayahan

Keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan berbasis kelestarian lingkungan, berkeadilan dan pengembangan potensi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi

Kelima, meningkatkan mentalitas dan spiritual masyarakat berbasis keragaman dan kearifan lokal

Keenam, meningkatkan mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.***