AMSI Gelar Serial Workshop Perdana Trusted News Indicator, Gali Pandangan Publik Meraih Kepercayaan Pembaca

JAKARTA, insidepontianak.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID MEDIA, menggelar workshop perdana Trusted News Indicator, Jumat (31/3/2023). Worshop itu bertajuk New Media dan Politics. Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan indikator kepercayaan publik terhadap media yang menjadi anggota AMSI, serta melihat pandangan "masyarakat" politik terkait pedoman media terpercaya. Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, media karena fungsi dan kedudukannya harus dapat dipercaya oleh publik sehingga apa yang kita siarkan layak untuk didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas. Dalam Undang Undang Pers, media sebagai wakil publik, makanya dilindungi UU Pers. Tentu ada harga yang harus dibayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted. "Kita harus menunjukan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait, isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” kata Wenseslaus Manggut, saat membuka kegiatan secara daring. Sejalan dengan hal tersebut, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menekankan tantangan berat, namun juga peluang besar yang dihadapi media dari sudut komunikasi politik, khususnya saat menghadapi pemilu mendatang. “Tantangannya nyata saat ini menghadapi pemilu, tantangan dan (sekaligus) peluang bagi media. Bisa jadi juga sebagai ujian trusted news bagi media, khususnya anggota AMSI. Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya," kata Eric Sasono. Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), August Mellaz mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas apa yang sudah dilakukan AMSI dalam menentukan standar Indikator Trusted News. “KPU RI sangat mengapresiasi dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut soal trust Indicator bidang politik ini," kata August Mellaz. KPU memiliki beberapa catatan dalam konteks memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwalnya, tentunya terkait dengan peran media dalam pemegang arus informasi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepercayaan publik pada media menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan kepercayaan publik pada media, hingga angka 50 persen. Tingkat kepercayaan publiknya bahkan kalah dibanding LSM. Untuk itu, Burhanuddin Muhtadi berharap, media AMSI dapat mengatasi polarisasi new media dan bias politik, khususnya di momentum tahun politik. “Yang dapat dipelajari dari kepercayaan media di Amerika Serikat adalah pentingnya mengatasi polarisasi seperti hoaks dan bias politik khususnya agenda setting dari media dan politisi atau elit partai,” katanya. Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021, melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di sejumlah kota. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain. "Kami di AMSI, telah merangkumnya menjadi sebelas poin," kata Direktur Eksekutif AMSI Adi Prasetya. Indikator keterpercayaan publik mulai dari pesan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik dan pedomen pemberitaan media siber, mengutamakan isu kepentingan umum, pemberitaan yang ramah anak dan perempuan, korban kekerasan hingga soal larangan glorifikasi terorisme, ujaran kebencian, serta kewajiban menjaga keamanan digital seperti perlindungan data pribadi pembaca. Sebelas elemen Trusted News Indicator yang disusun AMSI diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan publik atau pembaca, pengelola dan pemilik media, serta pengiklan, karena terjaminnya brand safety. "Ini ikhtiar AMSI untuk menjaga kesinambungan ekosistem digital," kata Adi Prasetya. Workshop Trusted News Indicator sesi pertama ini dihadiri oleh 106 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Dua workshop lainnya akan diselenggarakan pada minggu kedua dan keempat bulan April 2023, mengangkat kepercayaan publik dari perspektif perempuan dan pelaku ekonomi.***