Pansus LKPJ DPRD Kalbar Studi Banding ke Yogyakarta, Pelajari Banyak Hal

PONTIANAK, insidepontianak.com – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau Pansus LKPJ  DPRD Kalbar, melaksanakan studi banding ke Yogyakarta, 13 April 2023. Kunjungan ini guna berdiskusi banyak hal terkait LKPJ. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar sendiri sudah dilaporkan pada Senin (27/3/2023). Dalam paripurna itu, Sutarmidji menyampaikan sejumlah capaian ke DPRD Kalbar. "Kita (Pansus LKPJ) sudah melakukan study banding ke Yogyakarta," kata Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kalbar, Heri Mustamin. Menurutnya, perkembangan di Yogyakarta menjadi menarik. Sebab, daerah Istimewa itu, punya aturan yang beda dalam penyelenggaraan negara. Sebab, dia Gubernur sekaligus raja. "Tapi dalam sistem pelaporan dan mekanisme sama. Walau di sini Gubernur,  sekaligus raja," Ketua Komisi V DPRD Kalbar itu. Meski demikian, sistem laporan tahunan di Yogyakarta itu tetap dilaksanakan dengan membangun rasa kebersamaan. Kebersamaan inilah penting bagi bangunan moral. "Di Yogyakarta bangunan komunikasi menjadi penting. Berkoordinasi dan berkomunikasi antarlembaga harus dijunjung tinggi," katanya. Dengan demikian dapat dilihat mana yang sudah berhasil dan belum. Sementara di Kalbar, ia menilai masih ada komunikasi yang tersumbat. "Untuk itulah, kunjungan ini menjadi penting dalam kita membahas LKPJ," ujarnya. Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebut pada ahun 2022 ada sejumlah capaian yang dilakukan Pemprov Kalbar. Yakni, indeks infrastruktur Kalbar meningkat 2, 59 persen menjadi  69,59 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 persen. Sementara jalan mantap Kalbar sudah mencapai 72,28 persen. "Pada tahun 2022 lalu, kita juga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian," kata Sutarmidji saat memberi sambutan pada sidang paripurna, Senin (27/3/2023). Selain itu, perekonomian Kalbar juga tumbuh sebesar 5,07 persen. Jumlah desa mandiri di Kalbar tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 586 Desa Mandiri dari 2.046 desa yang ada. Angka kemiskinan Kalbar juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6,84 persen  turun menjadi 6,81 persen. Di sisi lain, target pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp5,6 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp6,1 triliun lebih," kata Sutarmidji. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp2,8 triliun, meningkat menjadi Rp3,2 triliun. Sedangkan pendapatan transfer yang ditargetkan Rp2,7 triliun meningkat menjadi Rp2,8 triliun. Sedang, pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya ditargetkan Rp59,408 miliar realisasi turun menjadi  Rp59,111 miliar. Adapun belanja operasi yang ditargetkan Rp3, 7 triliun, realisasi-nya mencapai Rp3, 5 triliun. Sementara belanja modal sebesar Rp1,045 triliun realisasinya 1,003 triliun. Belanja tak terduga yang ditargetkan sebesar Rp9,6 miliar realisasinya Rp465 juta. Sementara belanja transfer yang dianggarkan 1,195 triliun dengan realisasi Rp1,179. (Andi)***