Thomas Aleksander Nyatakan Siap Maju Bupati Ketapang, Ini Latar Belakangnya

PONTIANAK, insidepontianak.com - Perhelatan Pilkada Kabupaten Ketapang tinggal sebentar lagi. Sejumlah nama digadang-gadang bakal meramaikan pesta demokrasi tersebut, usai Bupati Ketapang, Martin Rantan yang sudah dua periode memimpin Ketapang lengser. Sebut saja, incumbent atau petahana, Wakil Bupati Ketapang Farhan yang saat ini menjadi kader Hanura juga menjadi salah satu calon kuat. Selain itu, ada juga nama lain, yakni Thomas Aleksander, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan yang siap menjadi penantang pertahana. "Sebagai putra Ketapang asli, saya siap maju sebagai Bupati Ketapang dari PDI Perjuangan," tegas Thomas Aleksander, Rabu (21/6/2023). Thomas Aleksander bukan orang baru di dunia politik. Dia sudah malang melintang di dunia politik. Tiga periode menjabat anggota DPRD Kalbar Dapil Ketapang-Kayong Utara. Majunya Ketua Fraksi PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Bupati Ketapang berawal dari keprihatinan terhadap masyarakat. Sebab, infrastruktur di Kabupaten Ketapang yang rusak parah. "Kita tahu Ketapang sangat luas. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km² dengan 20 Kecamatan, dan memiliki penduduk sebanyak 570.657 jiwa," ujarnya. Namun, kabupaten ini dinilai belum merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur. Thomas mengatakan, ruas jalan Provinsi dan Kabupaten ini masih rusak parah. Di sejumlah ruas jalan provinsi rusak. Begitu juga jembatan. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan, kata Thomas, kerusakan jalan yang terjadi pernah menyebabkan jenazah membusuk karena ambulans yang membawa jenazah tak bisa bergerak. Di sisi lain, Thomas menyoroti potensi yang dimiliki Kabupaten Ketapang sangat besar. Namun, pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah saat ini dinilai belum maksimal dalam pengelolaan APBD. "Sekarang saya nilai belum maksimal, bagaimana PAD, DAU dan Dak diloby gak di pusat?" tanyanya. Ketapang juga ditopang investasi. Sejumlah perusahaan sawit dan tambang berdiri di sana. Untuk sawit sendiri ada 87 perkebunan kelapa sawit. Termasuk ada Sinarmas. "Dari 87 perkebunan ini mereka punya investasi di Ketapang hampir mendekati 1000 triliun," ujarnya. Sementara ekspor CPO yang dilakukan 87 perusahaan ini mereka ekspor CPO 8 juta matric ton. Tapi infrastruktur di Ketapang bermasalah. "Yang masuk ke kas daerah hanya pajak air permukaan saja. Hanya sekitar Rp5-6 Miliar, untuk apa?" tanyanya lagi. Begitu juga perusahan WHY, dengan investasi Rp1,5 triliun di Sungai Tengah. Setiap bulan ekspor biji Bauksit 5 juta matric ton. Itu pajak yang masuk ke Pemda hanya pajak air permukaan. "Masuk ke kas Provinsi pajak air permukaan dan pajak kendaraaan,"terangnya. Untuk itu, Ketapang maju ke depan bergantung pada kepemimpinan. Kepemimpinan Ketapang harus sosok yang berani mereformasi birokrasi, bertanggung jawab dan bisa mencari uang. Sebab, jika mengandalkan APBD tak mampu membangun Ketapang wilayah dengan 20 Kecamatan 156 Desa 9 kelurahan. Sedang Ketapang hanya punya APBD Rp2,3 trilliun. Karenanya, Pemkab Ketapang harus giat memaksimalkan potensi yang ada. Sudah banyak contoh daerah maju. Kutai Kartanegara misalnya. Mereka kata Aleksander punya APBD Rp9 triliun. "Mengapa mereka bisa? Mereka hanya pakai UU 23 tentang Pemerintah Daerah. Karena ada kewenangan pemerintah provinsi dan pusat dan daerah," terang Ketua DAD Kalbar ini. Di samping itu, dia juga membandingkan Kutai Kartanegara juga punya inovasi. Ia memiliki Perda Royalti. Harusnya Ketapang juga memiliki itu. " Datang ke Presiden, konsultasi ke Mendagri. Jangan hanya berjalan jak buka adat dan lain. Baca UU 23 tentang Pemerintah Daerah," katanya. (Andi)***