Ketua Komisi V Harap Pj Gubernur Kalbar Terpilih Sosok yang Paham Persoalan dan Bisa Bekerja Sama

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyampaikan sejumlah harapan terhadap Penjabat atau Pj Gubernur Kalbar yang bakal mengisi pemerintahan ke depan. Pj Gubernur Kalbar nantinya diharapkan adalah orang yang paham persoalan daerah, dan dapat bekerja sama. "Saya secara pribadi berharap, siapapun yang ditetapkan sebagai PJ Gubernur, adalah orang yang paham kondisi daerah,"kata Heri Mustamin, Rabu (26/7/2023). Menurut Heri, pemahaman terhadap kondisi daerah menjadi penting. Sebab, Pj yang demikian diyakini akan lebih siap memimpin Kalbar. Apalagi, Kalbar daerah yang multi etnis. Tugas di depan mata adalah Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sementara itu, dalam pembangunan daerah di Kalbar masih banyak persoalan yang belum selesai. Misalnya saja terkait potensi alam yang belum tergarap maksimal, hingga SDM. Ini tercermin dari IPM Kalbar yang stagnan. "Makanya Pj ke depan harus paham dengan pemerintahan dan kondisi sosial kemasyarakatan," terangnya. Selain itu, Pj Gubernur terpilih diminta harus paham tugas pokok pemerintah daerah memimpin. Jangan memposisikan diri sebagai raja. Tapi sebagai wakil rakyat. "Hati-hati pimpinan eksekutif sering merasa raja. Harapan saya Pj ke depan jangan seperti itu. Walau kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan sudah bagus," katanya. Namun, lanjut Heri, jika dibilang kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan sempurna tentu tidak. Pasti ada kekurangan yang mesti jadi perhatian. Walau begitu, kewenangan eksekutif dan legislatif berbeda. Eksekutif diberikan kewenangan bagaimana mengeksekusi apa yang jadi harapan masyarakat dalam hal anggaran. Selain itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar ini juga berpendapat, PJ Gubernur Kalbar juga harus  paham trias politika. Artinya kata dia, bisa bekerja sama dengan legislatif, dan yudikatif. "Kalau tidak bisa bekerja sama akan jadi masalah," terangnya. Menurut Heri sinergisitas itu menjadi modal penting dalam membangun Kalbar. Bukan sinergi untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi bagaimana membangun penegakan hukum berjalan baik. Wakil rakyat dapil Kota Pontianak ini mengatakan pada ditingkat yudikatif ada kepala badan. Sementara ditingkat legislatif ada pimpinan DPRD, Fraksi-fraksi dan Anggota yang harus disinergikan. "Makanya harus dilihat itu secara gradual, tak bisa dilihat secara parsial," ujarnya. Sementara mengenai nama, Heri Mustamin mengatakan, pejabat Kalbar yang secara normatif memenuhi syarat hanya Sekda Kalbar, Harisson. Sebab, syarat menjadi PJ harus eselon satu dan berada pada jajaran struktural. Sementara Rektor Untan juga berpeluang. Namun, dia di jabatan fungsional. Jika memang berminat jadi PJ Gubernur maka harus mundur dari jabatannya. "Dia harus mundur dulu dari jabatan Rektor dulu karena ini jabatan fungsional. Jadi pejabat struktural dulu baru bisa," terangnya. Selain itu, untuk orang Kalbar yang berdinas diluar, Heri menyebut sejumlah nama. Mereka adalah Oscar Primadi, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dan  Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Saat ini Oscar masih menjabat sebagai asisten di Kementerian Kesehatan. "Saat ini, yang bersangkutan bertugas sebagai Asisten di Kementerian," terangnya. Selain itu, adapula mantan Kabinda Kalbar, Heri Istiyono. Saat ini Heru sendiri diketahui sebagai Deputi Bin Jawa dan Bali. "Ayahnya merupakan tokoh di Kalbar," pungkasnya. (Andi)***