Anies Disebut Pilih Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Merasa Dikhianati

JAKARTA, insidepontianak.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dikabarkan retak.

Anies dituding menghianati Demokrat, karena diduga menyepakati kerja sama denga PKB menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefki Harsya mengatakan, sudah mengetahui kabar ini sejak 30 Agustus 2023.

Menurut Riefki, informasi itu bahkan datang dari Sudirman Said, yang merupakan tim 8 koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefki, dalam keterangan pers yang diterima Insidepontianak.com, Kamis (31/8/2023).

Selanjutnya, kata Riefki Demokrat melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Anies mengakui kabar tersebut benar.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Riefki.

Keputusan itu jelas disesalkan Demokrat. Sebab, Anies sebelumnya telah memilih AHY, lewat surat tulisan tangan yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada tanggal 25 Agustus 2023.

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," terangnya.

Namun, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Kerja sama PKB dan NasDem kaya Riefki terjadi pada Selasa, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower dan menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," paparnya.

Lalu, sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Demokrat. Ia hanya mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan kabar tersebut.

"Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol,juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan," kata Riefki.

Dengan dinamika ini, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," pungkasnya. (Andi)***