Seluruh Fraksi DPRD Kalbar Setujui Pembahasan Raperda APBD 2024

PONTIANAK, insidepontianak.com – Seluruh Fraksi DPRD Kalbar menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2024.

Persetujuan ini disampaikan masing-masing fraksi lewat rapat paripurna yang digelar pada, Selasa (3/10/2023).

Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad dan dihadiri Plh Sekda Kalbar, Alfian.

Juru bicara Fraksi PDIP, Martinus Sudarno mengatakan, memperhatikan pokok-pokok rancangan APBD Kalbar tahun 2024, pendapatan ditargetkan Rp6,110 triliun.

Adapun sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD Rp3,181 triliun, pendapatan transfer Rp2,9 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp2,385 miliar.

Sementara itu, dari sisi belanja keseluruhan APBD berjumlah Rp6,385 triliun yang terbagi dalam belanja operasi sebesar Rp3,9 triliun, belanja modal Rp1 triliun lebih, belanja tak terduga Rp30 miliar dan belanja transfer Rp1,387 triliun lebih.

Sementara itu, pada bagian pembiayaan sebesar Rp290 miliar yang bersumber dari SILPA tahun 2023 dan penyertaan modal Jamkrida senilai Rp16 miliar.

Sudarno berharap pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan baik dari sisi belanja.

Sehingga hasil akhirnya tidak berbeda dengan yang dibahas oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kalbar.

"Terkait dengan pendapatan Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Daerah dapat

melakukan terobosan-terobosan baru, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan bisa

tercapai, bahkan jika memungkinkan bisa melampaui target yang sudah kita tentukan," ucapnya.

Sementara terkait dengan belanja, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan, agar semua belanja yang

sudah dianggarkan dapat dimaksimalkan.

Sehingga serapan anggaran bisa direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran, dengan memperhatikan aspek prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Barat.

Sudarno berharap pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Sebab, selama ini pemerataan pembangunan ini belum dirasakan.

PDI Perjuangan juga merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dibentuk oleh Pemda dan bekerjasama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya, baik di bawah koordinasi pemerintah maupun swasta.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan sikap politiknya yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat khususnya para petani dan nelayan.

"Kedaulatan pangan harus menjadi hal yang sangat prioritas. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan

menegaskan bahwa urusan pertanian seharusnya menjadi urusan bersama antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," tegas Sudarno.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Golkar, Nurdin berharap penyusunan APBD 2024 harus bisa menjaga keseimbangan pembangunan, sebagaimana program pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada RPJMN.

"Kami berharap APBD 2024 dapat menjawab dan meminimalisir persoalan aktual di Kalbar. Utamanya soal kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Golkar berharap APBD 2024 dibelanjakan untuk produk UMKM dan memperluas lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan.

"Kami juga mendorong pengendalian banjir di Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu sehingga banjir yang terjadi pada siklus tertentu dapat ditangani," paparnya.

Golkar pun menyetujui pembahasn Raperda APBD tahun 2024 dilanjutkan bersama tim anggaran. Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Alexander juga mendukung sepenuhnya pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 dengan catatan dan saran

Fraksi Gerindra mengapresi kinerja pemerintah dalam penetapan anggaran belanja daerah tentang pendapatan asli daerah dan transfer yang bertambah.

Namun, mereka mendorong Bapenda bekerja lebih cermat mengkaji pemungutan pajak daerah agar bisa dimaksimalkan.

"Terutama pada wajib pajak yang lalai membayar pajak dan masih menggunakan plat kendaraan dari luar," kata Alexander.

Fraksi Gerindra berharap ada terobosan dari pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. (andi)***