Program Kampanye Ambyar Dipangkas Anggaran

Pemerintahan Ria Norsan-Krisantus dihadapkan beban berat. Program janji kampanye sekolah SMA/SMK negeri dan swasta gratis, BPJS Kesehatan gratis untuk warga kurang mampu, hingga penuntasan pembangunan jalan mantap yang ditarget tiga tahun, bisa ambyar akibat efisiensi anggaran Rp306 triliun yang diberlakukan pemerintah pusat.

PELANTIKAN Ria Norsan-Krisantus Kurniawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2025-2030 berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini, Kamis (20/2/2025).

Para pendukung ikut evoria. Beberapa tim sukses menyusul ke Batavia. Tak ketinggalan, ucapan selamat karangan bunga berderet di rumah pribadi Norsan di bilangan Jalan Pangeran Nata Kusuma, Pontianak.

Pascadilantik, Norsan-Krisantus bersama 960 kepala daerah lainnya tak langsung tancap gas pulang ke daerah untuk bekerja. Sebab, mereka akan mengikuti retret dan pembekalan di Magelang.

Tujuannya, untuk memberikan pemahanan kepemimpinan yang kuat. Juga sekaligus singkronisasi program pusat dan daerah. Sehingga, diharapakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan beriringan.

Setidaknya, retret itu akan dijalani selama sepekan. Setelah pulang ke Kalbar, Norsan-Krisantus, tentu saja harus berpikir keras. Sebab, dampak pemangkasan anggaran, mengancam janji-janji politiknya gagal ditunaikan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, telah memangkas dana transfer dari pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Kalbar tentu saja tak ketinggalan kena dampaknya.

"Khusus untuk Kalbar, (dana transfer dari pusat) dari total Rp3,2 triliun, berkurang Rp215,4 miliar," ungkap Pj Gubernur Kalbar, Harisson, Senin (17/2/2025).

Adapun pemangkasan anggaran meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp64,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang Rp124,3 miliar, dan DAK fisik berkurang Rp22,3 miliar. Seluruhnya berkaitan dengan bidang infrastruktur. 

Pos pemangkasan anggaran itu telah ditetapkan lewat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Ini artinya, kemampuan keuangan daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan belanja semakin melemah.

“Otomatis bakal berdampak pada pembangunan, khususnya infrastruktur jalan karena mengalami pengurangan anggaran,” kata Harisson.

Untuk mendukung program efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo, Pemprov Kalbar pun telah memangkas anggaran perjalanan dinas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 50 persen.

Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat tak lain untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga 15 Februari 2025, penerima manfaat MBG sudah mencapai 770 ribu anak, dan akan bertambah jadi 1 juta anak pada akhir Februari 2025 di seluruh Indonesia.

Sederat Janji Fenomenal NKRI

Sederet janji politik pembangunan diumbar Norsan-Krisantus di masa-masa debat publik kampanye Pilkada serentak 2024.

Yang paling lekat di benak masyarakat, Norsan-Krisantus berjanji menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap. Targetnya, dalam tiga tahun pemerintahan sudah beres.

Adapun kondisi infrastruktur jalan mantap di Kalbar saat ini baru berada di angka 61,60 persen, sesuai data hasil verifikasi per Mei 2024, dilakukan Kementerian PUPR.

Artinya, masih ada sekitar 38,40 persen jalan yang belum mantap, bahkan ada yang rusak berat, dan perlu pembangunan cepat. Sementara pos anggaran yang paling besar dipangkas saat ini berada di dinas PUPR.

Infografis kondisi jalan mantap Kalbar. (Insidepontianak.com/Radit)

Selanjutnya, janji politik fenomenal Ria Norsan-Krisantus adalah menggratiskan seluruh biaya sekolah SMA/SMK negeri dan swasta, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun IPM Kalbar saat ini berada di angka 71,19 poin.

Norsan-Krisantus juga berjanji gratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memberikan kemudahan kredit modal bagi pelaku UMKM tanpa agunan dan bebas bunga.

Janji selanjutnya, Norsan-Krisantus akan mengembalikan status Bandara Supadio menjadi bandara internasional.

Kemudian mengembalikan fungsi taman budaya, membangun rumah adat tioghoa di tahun pertama masa jabatannya, dan akan menginap ke rumah-rumah warga, di desa-desa menyerap aspirasi secara langsung. Janji politik fenomenal Norsan-Krisantus terekam dalam jejak digital.

Sudah Tak Realistis

Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi menilai, program pembangunan yang dijanjikan Norsan-Krisantus itu hanya akan menjadi mimpi. Terutama soal penuntasan pembangunan jalan mantap di tiga tahun pemerintahannya.

"Tidak realistis diimplementasikan dalam kondisi hari ini," kata Usmulyadi.

Ia lantas membandingkan di masa pemerintahan Sutarmidji dengan jumlah APBD Kalbar yang mencapai Rp6,3 triliun, pun tak mampu menyelesaikan pembangunan jalan mantap.

Di masa kepemimpinan Sutarmidji, program sekolah gratis juga hanya bisa menyentuh siswa-siswa SMA/SMK Negeri. Sedangkan di SMA/SMK swasta sama sekali belum terjamah, karena kekurangan dana.

Sementara di masa pemerintahan Norsan-Krisantus, nilai APBD dipastikan akan jauh berkurang akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran ketat dilakukan pemerintah pusat.

"Dengan kondisi ini, secara langsung pasti berdampak pada pembangunan," katanya.

Usmulyadi juga melihat, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar di tahun-tahun yang akan datang pun akan mengalami penurunan.

Imbas kebijakan Opsen misalnya, akan membuat Pemprov Kalbar mengalami penurunan pendapatan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Pasalnya, bagi hasil pajak PKB pemprov dengan kabupaten/kota sebelumnya diatur mencapai 70 persen, dengan kebijakan Opsen itu berkurang tinggal 34 persen.

Kebijakan Opsen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Bertujuan memperluas sinergi pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya berbentuk bagi hasil. Dan terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang.

"Sehingga, kesimpulannya, apa yang dijanjikan Ria Norsan-Krisantus tidak realistis di tengah pemotongan anggaran pusat yang mengutamakan makan bergizi gratis," katanya.

Karena itu, Usmulyadi menyarankan Norsan-Krisantus sebaiknya menyisir program-program prioritas, sesuai kemampuan anggaran. Supaya, pembangunan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dulu.

"Mereka harus mengutamakan proyek yang betul-betul dibutuhkan masyarakat," sarannya.

Ria Norsan-Krisantus juga didorong berani jujur kepada publik, dan menyampaikan permohonan maaf jika tak bisa menunaikan seluruh janji politik karena kondisi anggaran yang tak mendukung.

“Sebab, jika tak disampaikan pasti akan ditagih masyarakat,” ucapnya.

Anggaran Cekak Bikin Pesimis

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus sepemikiran dengan Usmulyadi. Kebijakan efisiensi anggaran bikin pembangunan daerah melambat.

Ia pun pesimis seluruh janji kampanyenya bersama Norsan bisa diralisasikan. Termasuk target penuntasan pembangunan jalan mantap dalam tiga tahun, sulit dicapai.

Begitupun janji menyelenggarakan sekolah gratis SMA/SMK negeri dan swasta, juga dirasa berat diwujudkan. Sebab, pos anggarannya jauh berkurang.

"Mimpi jak kita. Kalau ditanya pesimis? Ya pesimis. Semua kan tergantung anggaran bukan?" ucap Krisantus balik bertanya saat dikonformasi jurnalis Insidepontianak.com, via WhatsApp, Senin (17/2/2025). 

Namun demikian, politisi PDI Perjuangan itu memastikan, ia bersama Norsan tak akan menyerah begitu saja dengan kondisi keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah, akan mengumpulkan seluruh pelaku usaha dan investor, supaya berkolaborasi gotong-royong membangun Kalbar, lewat program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang wajib dimaksimalkan.

Di samping itu, Krisantus juga meyakinkan, ia bersama Norsan akan kompak dan saling dukung dalam menjalankan pemerintahan.

Ini menjawab ancaman pecah kongsi penghambat pembangunan yang pada akhirnya merugikan rakyat. Cerita pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya sudah banyak terjadi.

Misalnya, Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya peiode 2019-2024, Muda Mahendrawan-Sujiwo yang bersitegang setelah satu tahun empat bulan dilantik.

Tepatnya pada 20 Juli 2022, Sujiwo mendadak mengumumkan mundur dari jabatan wakil bupati, karena tak diberi kewenangan yang cukup dan tak dilibatkan dalam pembahasan APBD.

Pecah kongsi Muda-Jiwo saat itu bahkan dipertontonkan di ruang publik, meski akhirnya keduanya berdamai, hingga masa jabatan mereka selesai.

Melansir dari berbagai sumber, pemicu pecah kongsi kepala daerah dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara bupati dan wakil selama menjabat.

Pemicu lainnya, karena distribusi kekuasaan tidak merata. Sehingga posisi wakil dianggap hanya ban serep, dan akhirnya kekuasaan sepenuhnya dikendalikan kepala daerah.

Terakhir, tidak ada kerja sama antara bupati dan wakil selama menjabat akibat konflik terbuka maupun tertutup.

Krisantus pun menjamin akan solid bersama Norsan memimpin Kalbar, menyongsong tantangan yang tak mudah selama lima tahun ke depan.

"Kuncinya saling percaya dan kerja sama yang baik," tutupnya.

Ya, pemimpin memang harus optimis dan punya komitmen. Karena ada rakyat yang harus disejahterakan. Apalagi, janji politik telah diucapkan, tak boleh dilupakan dengan dalih apapun. (andi/abdul)***