Kemiskinan Kalbar Diklaim Turun di Tengah Badai PHK, Pemprov Diminta Sajikan Data Akurat

PONTIANAK, Insidepontianak.com – Klaim penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar.

Pasalnya, di tengah kabar baik tersebut, provinsi ini justru masuk dalam daftar enam besar daerah dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin, mempertanyakan validitas data kemiskinan tersebut. Ia juga mendesak pemerintah provinsi menyajikan data yang akurat.

Sebab, data terbaru dari Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga Juni 2025 secara gamblang mencatat bahwa Kalbar menyusul Jawa Timur dengan total 1.086 pekerja yang dirumahkan.

Fakta ini tentu saja menimbulkan kontradiksi yang signifikan dengan klaim penurunan angka kemiskinan.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita. Sebab, tak mungkin angka kemiskinan turun kalau PHK tinggi,” ujar Heri Mustamin, menegaskan dampak PHK yang tak terhindarkan akan menyebabkan pengangguran dan, pada akhirnya, meningkatkan kemiskinan.

Menyikapi fenomena ini, Heri mendesak kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna memberikan data yang benar.

Langkah ini penting, agar angka kemiskinan dapat terukur secara akurat. Baginya, data yang valid adalah kunci untuk perumusan kebijakan yang efektif.

Lebih lanjut, Heri mengingatkan, gelombang PHK, yang dipicu oleh ketidakpastian perekonomian global dan berdampak pada perekonomian nasional serta daerah, seharusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

“Mestinya sudah disiapkan langkah strategis dan inovasi untuk menekan angka PHK,” ucapnya.

Heri pun mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah penanggulangan yang konkret, mengingat dampak domino dari PHK.

Dalam jangka pendek, ia menyarankan agar ada stimulus dari APBD untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya bagi para korban PHK.

Salah satu program yang diusulkan adalah padat karya, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, meskipun disadari tidak akan dapat menampung seluruh korban PHK.

"Paling tidak kalau ada lapangan kerja biar tak sesuai keahlian mereka, masyarakat dapat menangkap peluang," tegas Heri.

Di samping itu, dinas terkait juga diharapkan menginventarisasi sebaran PHK di Kalbar dan berinovasi menciptakan lapangan kerja baru.

Heri juga menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah dengan memberi kemudahan izin bagi pihak swasta agar lapangan kerja lebih terbuka.

Di sisi lain, ia menaruh harapan besar pada dibukanya Pelabuhan Kijing sebagai katalisator pembukaan lapangan kerja baru.

Diharapkan, di tahun ini akan banyak perusahaan perkebunan yang akan melakukan ekspor CPO dari Kijing, serta sektor lain yang juga akan menggeliat.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi PHK di dunia usaha," harapnya.***