Mahasiswa di Sambas Gelar Aksi Bungkam Mulut, Simbol Protes terhadap Kebijakan yang Menindas Rakyat

SAMBAS, insidepontianak.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen pergerakan di Kabupaten Sambas menggelar aksi bungkam pada Minggu (31/8/2025).

Dengan simbol mulut dilakban hitam, mereka menyuarakan protes terhadap berbagai kebijakan nasional dan daerah yang dinilai semakin menindas rakyat.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan beberapa tuntutan utama. Di tingkat nasional, mereka dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Kenaikan ini dinilai kian memberatkan masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Massa juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, demi mencegah kerugian negara yang terus-menerus akibat praktik korupsi.

“Ironis ketika layanan publik masih banyak dikeluhkan, justru iuran BPJS Kesehatan rencananya dinaikkan. Kebijakan seperti ini bukan solusi, melainkan bentuk abai negara terhadap hak dasar rakyat,” ujar Arga, salah seorang peserta aksi.

Selain itu, massa juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya seorang pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini dinilai sebagai alarm keras bahwa perjuangan rakyat sering kali berhadapan dengan risiko nyawa, sementara suara kritis kerap dibungkam.

Di tingkat daerah, sorotan tajam diarahkan pada penggunaan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa mengungkap data belanja salah satu dinas yang mencapai Rp5 miliar hanya untuk makan minum, sementara anggaran alat tulis kantor (ATK) juga mencatat angka fantastis. 

“Ini potret buruk pengelolaan APBD. Belanja operasional menggerus porsi yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak rakyat,” katanya.

Nasib tenaga honorer yang terkatung-katung tanpa kepastian juga menjadi perhatian. Mereka menilai kesejahteraan para honorer terabaikan, padahal roda pelayanan publik sangat bergantung pada peran mereka.

Aksi bungkam diakhiri dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap. Mahasiswa menegaskan gerakan ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera mengubah arah kebijakan dan lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan birokrasi dan elite politik.***