Perjuangan Perbaikan DBH Terus Berlanjut, Daerah Penghasil Harus Menerima Lebih Besar

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh memperjuangkan perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH). 

Sikap ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, saat audiensi di DPRD Kalbar pada Rabu (3/9/2025).

Menurut Zulfydar, kajian akademis yang dibawa oleh mahasiswa menjadi penguat perjuangan PAN DPRD Kalbar dalam mendorong keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam. 

Ia menyambut baik pokok-pokok pikiran yang penuh analisis kuat dari para mahasiswa, yang dinilainya sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Kalbar, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dalam audiensi, mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan utama, di antaranya, penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan tunjangan DPR RI.

Perbaikan skema DBH dengan alokasi minimal 30% untuk daerah penghasil. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, dan kecaman terhadap tindakan represif aparat.

Zulfydar setuju dengan tuntutan mahasiswa bahwa daerah penghasil, seperti Kalimantan Barat, seharusnya menerima DBH yang lebih besar. 

Ia mencontohkan, meskipun Kalbar merupakan salah satu penyumbang besar sumber daya alam seperti kayu, karet, sawit, bauksit, dan emas, kontribusi DBH yang diterima daerah masih sangat kecil.

“Bayangkan, kami yang menanam, menghadapi berbagai persoalan konflik sosial, belum lagi jalan rusak, tapi kita hanya diberi hasilnya. Justru lebih besar diterima pemerintah pusat,” ujar Zulfydar.

Ia menambahkan, yang lebih memprihatinkan, alokasi dana untuk daerah lain yang selama ini hanya menjadi lokasi ekspor justru lebih besar. 

"Ini jelas tidak adil," tegasnya.

Sekretaris DPW PAN ini juga mengeritik keputusan Menteri Keuangan yang dianggap sepihak dalam melakukan pemangkasan DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Keputusan ini dinilai semakin membatasi kemampuan fiskal daerah, padahal Kalimantan Barat termasuk dalam kategori daerah miskin.

“Jalan rusak di mana-mana, IPM terendah di Kalimantan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masih tertinggal. Kalau alokasi dikurangi, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan?” tanyanya.

Oleh karena itu, Zulfydar menegaskan bahwa DPRD Kalbar akan terus mengawal aspirasi mahasiswa ini hingga ke tingkat pusat. Ia mendesak Presiden agar mengeluarkan diskresi kebijakan untuk memastikan pembagian dana bagi hasil benar-benar adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi setiap daerah.***