Bapemperda DPRD Kalbar Kebut Raperda Kebudayaan dan Perubahan Bentuk Hukum

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sepanjang 2025, DPRD Kalimantan Barat, telah merampungkan tujuh dari 12 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang masuk program legislasi daerah. Lima sisanya kini dikebut.

Lima Raperda yang masih dibahas yakni; Tatanan Transportasi Wilayah Kalbar, Pemajuan Kebudayaan Daerah, RIPPARDA, Penyertaan Modal Perumda Aneka Usaha, serta Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida.

Ketua Bapemperda DPRD Kalbar, Jeffray Edward, menyebut dua raperda paling siap naik ke tahap finalisasi adalah Pemajuan Kebudayaan dan Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida. Keduanya sudah melalui penyaringan dan kajian awal.

“Dua raperda ini yang sedang kita dorong. Kita lihat apakah pansus mampu menuntaskannya tahun ini atau berlanjut ke 2026,” kata Jeffray.

Jeffray menegaskan, perubahan bentuk hukum Jamkrida penting agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Tanpa perubahan itu, ruang gerak Jamkrida akan terbatas.

“Rumah Jamkrida perlu diperbesar. Dengan perubahan bentuk hukum, penyertaan modal bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Ia optimistis, penguatan Jamkrida akan menggerakkan ekonomi daerah dan memberi kontribusi lebih besar pada PAD. Sementara Raperda Pemajuan Kebudayaan juga disebut mendesak. 

Kalbar membutuhkan regulasi yang mampu menjaga, menata, sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah. Dampak sosialnya masih dihitung cermat, agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Dua ini sudah siap dibahas. Yang lain belum,” tegasnya.

Meski begitu, Jeffray mengingatkan proses penyusunan perda tak boleh tergesa. Setiap pasal harus melalui kajian hukum, sosial, dan fiskal yang matang.

“Kami berharap selesai tahun ini, tapi pembentukan perda tidak bisa buru-buru,” tandas Ketua GAMKI Kalbar itu.

Selain substansi, anggaran turut menjadi hambatan. Minimnya alokasi APBD membuat pembahasan raperda berjalan lambat.

“Kalau anggaran terbatas, pembahasan juga tersendat. Padahal membentuk perda adalah tugas pokok DPRD. Tanpa dukungan APBD, sulit menuntaskan program yang sudah disusun,” pungkasnya. ***