Antonius Situmorang: Tanpa Pembenahan Sistem, Pilkada Lewat DPRD Tetap Mahal

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Antonius Situmorang, ikut menanggapi wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka di sejumlah partai politik.

Gagasan ini muncul dengan alasan demi menekan tingginya biaya Pilkada langsung yang selama ini sarat transaksi dan pragmatisme kekuasaan. Gerindra turut mengamini inisiatif politik itu. 

Sebab, dalam praktiknya, Pilkada langsung kerap membebani calon kepala daerah dengan ongkos politik berlapis. Mulai dari mahar partai, logistik kampanye, hingga mobilisasi dukungan di akar rumput.

Beban itu tidak berhenti di hari pemungutan suara. Akibatnya, kepala daerah terpilih sering terjerat logika pengembalian modal. Di titik inilah korupsi menemukan celah.

“Faktanya, banyak kepala daerah yang akhirnya tertangkap,” kata Antonius, Jumat (23/1/2026).

Ironisnya, penegakan hukum belum menimbulkan efek jera. Penangkapan kepala daerah justru berulang, seolah menjadi siklus tanpa ujung.

Karena itu, wacana Pilkada melalui DPRD kembali dipromosikan sebagai alternatif. Harapannya, kepala daerah tidak lagi tersandera biaya politik sejak awal pencalonan.

Namun Antonius mengingatkan, perubahan mekanisme tidak otomatis memangkas ongkos politik. Pemilihan lewat DPRD pun berpotensi melahirkan praktik curang jika sistem tidak dibenahi.

“Karena masalah utamanya bukan di langsung atau tidak langsung. Masalahnya ada di sistem,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa komitmen kolektif untuk menghentikan transaksi politik, biaya tinggi akan tetap ada. Mekanisme apa pun bisa disusupi kepentingan.

“Baik langsung maupun lewat DPRD, sama-sama berpeluang mahal. Kuncinya bagaimana menciptakan Pilkada yang tidak berbiaya tinggi,” ujarnya.

Jika Pilkada langsung tetap dipertahankan, Legislator Dapil Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu itu mengusulkan langkah efisiensi. Salah satunya, membuka opsi penerapan e-voting.

Secara fiskal, sistem ini dinilai mampu menekan belanja negara. Partisipasi pemilih tetap terjaga, biaya logistik bisa dipangkas.

“Yang mau datang ke TPS silakan. Yang mau e-voting juga diberi ruang. Ini bisa mengurangi biaya,” katanya.

Antonius juga menyoroti sumber biaya lain yang kerap luput dari perhatian Yaitu proses pencalonan kepala daerah. Terutama soal rekomendasi partai politik yang masih tersentralisasi di tingkat pusat.

Menurutnya, jika semangatnya menekan cost politik, rekomendasi pencalonan seharusnya cukup diputuskan di tingkat daerah. Sentralisasi justru memperpanjang mata rantai biaya.

“Sekarang harus ada rekomendasi DPP. Bolak-balik ke Jakarta, ini juga biaya. Kenapa tidak diputuskan di daerah saja?” ucapnya.

Selain sistem dan regulasi, ia menekankan pentingnya pendidikan politik masyarakat. Meski diakuinya, ini pekerjaan berat dan jangka panjang.

Politik uang, kata Antonius, masih menjadi penyakit kronis Pilkada langsung. Selama masyarakat masih menerima, perubahan fundamental sulit terjadi.

“Kalau masyarakat masih mau menerima uang, jangan berharap perubahan. Orang yang sudah keluar modal besar pasti berpikir bagaimana mengembalikannya,” ujarnya.

Sementara jika Pilkada tidak langsung benar-benar diterapkan, Antonius mengingatkan agar pengawasan diperketat. Sebab, skema DPRD juga berpotensi memindahkan beban biaya dari rakyat ke elite.

“Jangan sampai biaya yang dulu dikumpulkan dari masyarakat, sekarang justru dikumpulkan oleh anggota dewan. Itu yang tidak kita inginkan,” katanya.

Ia menegaskan, Pilkada melalui DPRD hanya bisa dijalankan dengan sistem pengawasan ketat, perencanaan matang, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyimpang.***