Pandemi Sebabkan BPJS Warga Nunggak, Dewan Kota Pontianak Zulfydar Harap Ada Pemutihan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dua tahun lalu membuat ekonomi masyarakat terpuruk. Tak terkecuali masyarak Kota Pontianak juga ikut terdampak. Pandemi juga menyebab iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu tertunggak pembayarannya. Akibtanya, beberapa warga di Pontianak kehilangan hak mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan karena tunggakan belum bisa dilunasi hingga saat ini. Keluhan ini disampaikan warga Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat saat bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, Rabu (8/2/2023). "Saat pandemi kemarin, banyak dari masyarakat yang tidak bisa membayar iuran BPJS, akhirnya terhitung terhutang dan BPJS kami tak bisa digunakan," kata Reni pengurus Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Borneo. Reni menyebut, persoalan tersebut telah membuat masyarakat kesusahan saat sakit dan hendak berobat. Ia berharap ada solusi atas persoalan ini. Selain BPJS, Reni juga berharap agar persoalan zonasi yang kerap menuai polemik saat penerimaan siswa baru dapat diselesaikan. Sebab, selama ini selalu membuat resah warga, karena anaknya tak bisa masuk di sekolah negeri. Akhirnya, mereka beralih ke sekolah swasta. "Sementara kemampuan ekonomi mereka lemah," terangnya. Di sisi lain, Reni juga berharap pengembangan terhadap kelompok perempuan, contohnya dalam hal pemasaran terhadap UMKM di Pontianak. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar berharap agar BPJS Kesehatan melakukan pemutihan terhadap warga kurang mampu yang menunggak iuran BPJS. "Mereka ini bukan tak mau berkontribusi. Tapi satu sisi mereka terkendala ekonomi pada saat Covid-19," katanya. Dengan begitu kata dia, maka hak masyarakat mendapat pelayan kesehatan tak terganggu. Setelah ini, barulah kewajiban masyarakat kembali dijalankan. Sementara, terkait sistem zonasi, pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan persoalan ini untuk dicari solusi terbaik. Salah satunya dengan pemerataan sekolah. Di sisi lain, dia juga mendorong agar ada pengembangan diri yang dilakukan terhadap anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Sehingga kata dia, mereka punya keahlian untuk siap bekerja. (Andi)