PN Pontianak Tolak Praperadilan Kasus Pengadaan Tanah Bank, Penetapan Tersangka Sah

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengadilan Negeri Pontianak, menolak gugatan praperadilan yang diajukan tiga tersangka, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah bank.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (18/2/2025). Sidang dipimpin hakim tunggal praperadilan, Dicky Ramdhani. 

Putusan ini kontan menuai pertanyaan kuasa hukum tersangka, Herawan Utoro.

Ia pun menanyakan peristiwa pidana dan perbuatan pidana sehingga kliennya ditetapkan tersangka. Namun, hakim menolak menjawab dan berlalu pergi. 

Herawan menilai, putusan yang dibacakan hakim tunggal, hanya mempertimbangkan putusan sebelumnya terhadap permohonan praperadilan tersangka, PAM yang ditolak. Padahal, jika menganalisa putusan PAM, hanya bicara kuantitas jumlah saksi. 

"Tapi tidak bicara peristiwa pidana, modus operandi, mark up, kelebihan bayar, mufakat jahat kerugian negara kan tidak bicara itu, sementara bukti sudah diajukan," katanya. 

Menurutnya, bukti-bukti yang dihadirkan pihak pemohon dan termohon dalam persidangan tak dipertimbangkan. Padahal, jelas-jelas tak menggambarkan peristiwa pidana. 

Kesimpulan hakim pada pokoknya yakni bukti permulaan telah terpenuhi dengan didasarkan jumlah pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan ahli. Bahkan, kata dia, yang lucu penetapan tersangka dianggap sah. 

Namun demikian, Herawan menghormati putusan pengadilan. Walau putusan itu dinilai tak didasarkan dengan alasan hukum yang tepat dan benar.  

Pascaputusan ini, ia memastikan akan mempelajari dahulu putusan. Lalu, nantinya baru akan bersikap. 

Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta mengatakan, penolakan hakim terhadap gugatan praperadilan tiga tersangka membuktikan penyidikan yang dilakukan jaksa telah sesuai hukum acara yang berlaku. 

"Selanjutnya, jaksa akan menyelesaikan pemberkasan kasus tersebut," kata I Wayan Gedin Arianta. 

Wayan menegaskan bahwa proses penetapan tersangka dan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

"Penolakan praperadilan memperkuat posisi Kejati dalam melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka," pungkasnya.***