Kembali Sampaikan Mosi Tidak Percaya, Pengawai DP3A Kalbar Tuntut Kadis Mundur!

PONTIANAK, insidepontianak.com - Suasana di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat kembali memanas pada Senin (21/7/2025). Tuntutan agar Kepala Dinas, Herkulana Mekarryani, mundur dari jabatannya terus disuarakan oleh para pegawai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun desakan mundur ini dilatarbelakangi oleh dugaan sikap arogansi dan ketidakadilan Herkulana terhadap bawahannya.

Tak hanya itu, Herkulana juga dituding sering melakukan kekerasan verbal, merendahkan kinerja pegawai, serta pilih kasih dalam pengaturan perjalanan dinas.

Aksi terbaru ini terjadi saat apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas PPA. Para pegawai membentangkan spanduk bertuliskan "Aksi damai, mosi tidak percaya, Kadis wajib mundur!" sebagai bentuk protes mereka. Baliho tersebut bahkan masih terpasang di depan pintu masuk kantor DP3A Kalbar.

Sebelumnya, puluhan pegawai yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar juga telah menandatangani surat desakan pencopotan jabatan Herkulana. 

Ini menunjukkan bahwa gejolak internal di DP3A Kalbar sudah berlangsung cukup lama dan belum menemukan titik terang.

"Sudah bubar bang. Tadi mereka hanya  menyampaikan aspirasi saat upacara, sekarang sudah kembali bekerja," ungkap salah satu staf pelayanan. 

Ia mengatakan, aspirasi disampaikan saat apel pagi. Apel dipimpin Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

"Kebetulan ibu kadis lagi ada kegiatan di Lapas," ungkapnya. 

Demi Disiplin dan Target Kerja

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Herkulana Mekarryani membenarkan adanya aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pegawainya. Aksi tersebut, menurut Herkulana, merupakan bentuk ketidakpuasan sebagian kecil pegawai terhadap gaya kepemimpinannya.

"Bagi saya sah-sah saja, setiap pemimpin punya karakter kepemimpinan yang berbeda-beda," ujar Herkulana, Jumat (19/7/2025).

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak melibatkan seluruh pegawai, melainkan hanya beberapa orang yang merasa tidak senang.

Herkulana menjelaskan bahwa ketidakpuasan ini muncul karena ia mulai menegakkan disiplin kantor, terutama terkait jam masuk tepat waktu Hal ini menjadi penting mengingat beban kerja di DP3A semakin berat. 

"Kami dikejar target ada perkawinan anak yang cukup tinggi dan kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kami ingin mendongkrak ini," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Herkulana telah membentuk tim akselerasi atau percepatan yang akan mengambil alih jika suatu bidang tidak dapat bekerja secara efektif.

Ia juga mengindikasikan bahwa pegawai yang tidak puas kemungkinan besar adalah mereka yang jarang masuk kantor.

Herkulana membantah tudingan adanya tekanan atau intervensi dari dirinya. Bahkan, ia mengaku tidak melakukan intimidasi saat pegawai bertemu dengan Gubernur.

 Ia juga menyayangkan adanya aksi lanjutan, mengingat sebelumnya telah terjadi perdamaian dan bahkan pelukan antarpihak. "Bahkan saya dicium pipinya," kenangnya.

Terkait kebijakan disiplin saat apel dan pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Herkulana menjelaskan bahwa SPPD tidak bisa diberikan ke semua staf. Karena SPP diberikan untuk yang bekerja. 

Meskipun demikian, Herkulana menyampaikan terima kasih atas aksi protes tersebut. Baginya, ini adalah sarana introspeksi diri.

"Mungkin cara saya bekerja tidak bisa diterima semua orang. Saya siap dipanggil Ibu Sekda," tutupnya. (Andi)