Warga Pontianak Curhat ke Heri Mustamin: Dari Genangan Air Sampai Layanan Kesehatan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kota Pontianak saat melaksanakan reses di sejumlah wilayah, di antaranya Pontianak Timur, Utara, dan Selatan. 

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyoroti tiga isu utama yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, yakni infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Menurut Heri, salah satu keluhan yang paling sering disampaikan warga adalah soal pemeliharaan jalan lingkungan. 

Meskipun sebagian besar jalan di Pontianak sudah dibangun, kondisinya kini banyak mengalami kerusakan akibat faktor usia dan cuaca.

“Sebagian besar jalan lingkungan memang sudah tercover, tapi yang jadi persoalan adalah pemeliharaannya. Jalan yang dibangun dua-tiga tahun lalu sekarang mulai rusak, ini perlu perhatian,” jelas Heri.

Selain jalan, warga juga mengeluhkan persoalan drainase dan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan. 

Menurut Heri, penataan drainase di Pontianak tidak bisa dilakukan secara parsial. Wakil Ketua DPD Golkar Kalbar ini menekankan perlunya normalisasi parit utama. Baru pemerintah melanjutkan pembangunan drainase sekunder di kawasan permukiman.

“Penataan ini harus dimulai dengan normalisasi parit utama dulu. Kalau itu beres, baru drainase sekundernya bisa dikembangkan,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pontianak menegaskan, penanganan drainase dan banjir di Pontianak harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Sebab, kendala di lapangan banyak hunian warga di atas parit, yang sering kali menjadi hambatan dalam program normalisasi.

"Jadi perlu koordinasi yang baik antarinstansi agar program ini tidak menimbulkan konflik sosial,” jelasnya.

Politisi asal Dapil Kota Pontianak itu menambahkan, dirinya bersama anggota DPRD lainnya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pontianak agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan tahun mendatang.

Tak hanya itu saja, dalam  bidang pendidikan, Heri menerima banyak aspirasi terkait program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program nasional. 

Warga, terutama di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, berharap program tersebut benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, ia menegaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem, bukan untuk seluruh warga berpenghasilan rendah. Karenanya, kuota yang diberikan terbatas. 

Disamping itu,  masyarakat juga menyampaikan persoalan zonasi PPDB yangdianggap menyulitkan calon siswa di beberapa wilayah. Sebab, keterbatasan jumlah sekolah. 

Terakhir, masyarakat juga menyuarakan persoalan akses layanan kesehatan dan BPJS. Dalam reses tersebut, masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan daya tampung rumah sakit di Pontianak pemerintah seperti RSUD Soedarso. Sementara, hanya satu rumah sakit swasta yang melayani BPJS yakni Yarsi. 

Selain itu, masyarakat juga meminta penjelasan lebih detail terkait program pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah pusat yang masih membingungkan bagi sebagian warga. Mereka bingung membedakan program BPJS dan pelayanan kesehatan. 

"Mereka juga mempertanyakan rencana pemerintah memutihkan tunggakan iuran Jaminan Kesehata Nasiona," ungkapnya. 

Heri menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, hingga perluasan akses layanan kesehatan di Kota Pontianak.

" Semua masukan masyarakat akan kita tindak lanjuti. Prinsipnya, pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan warga,” pungkasnya. (Andi).