Wali Kota Edi Hormati Sikap DPRD Tunda Persetujuan Hibah Gedung untuk KPU

PONTIANAK, insidepontianak.com — Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menanggapi dinamika yang terjadi di DPRD Kota Pontianak terkait penundaan persetujuan hibah lahan dan gedung di Jalan Johar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak. 

Ia mengaku memahami sikap kehati-hatian anggota dewan yang meminta agar pembahasan hibah tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Saya memahami tingkat kehati-hatian dari teman-teman dewan itu wajar. Mereka ingin memastikan alasan dan aturan hibah ini benar dan tepat,” ujar Wali Kota Edi, Kamis (23/10/2025).

Wali Kota Edi menjelaskan, lahan dan bangunan yang digunakan KPU saat ini merupakan aset milik Pemerintah Kota Pontianak dengan status pinjam pakai.

Namun mengapa hibah perlu dilakukan. Sebab, setiap tahun, gedung tersebut selalu membutuhkan perbaikan. KPU selalu minta dibiayai dari APBD Kota Pontianak.

Ia juga menegaskan, permohonan hibah datang dari KPU. Pasalnya, lembaga tersebut berpeluang memperoleh bantuan pembangunan gedung baru dari pemerintah pusat, dengan syarat lahan yang digunakan berstatus milik mereka sendiri.

“KPU menyampaikan bahwa mereka akan dapat bantuan pembangunan gedung baru dari pusat asal lahannya sudah milik KPU. Kalau harus beli lahan sendiri, mereka tentu tidak punya anggaran. Kita juga terbatas dalam hal pembebasan tanah,” terang Wali Kota Edi.

Wali Kota Edi menilai, dari sisi pemanfaatan, lahan di Jalan Johar tersebut sudah tidak lagi strategis untuk kegiatan pemerintahan kota.

Menurutnya, hibah dinilai lebih efisien dan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan KPU dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Meski begitu, Edi menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses di DPRD. Ia berharap pembahasan lanjutan antara pemerintah kota dan dewan dapat menemukan titik temu terbaik.

“Dewan ingin menelaah dulu alasannya dan aturannya, dan itu hal yang baik. Nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja,” pungkasnya (Andi)