Bupati Sambas Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023

SAMBAS, insidepontianak.com -Bupati Sambas, Satono mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). Rakordal tersebut diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP. Selanjutnya kata sambutan juga turut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Kemudian, Pelaksana Tugas Harian Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, turut memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam Rakordal 2023 tersebut. Bupati Sambas, Satono ketika dihubungi mengatakan, Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 membahas berbagai isu strategis yang ke depan berperngaruh pada Kabupaten Sambas sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. “Hal yang paling penting dalam penguatan perbatasan adalah komitmen kita bersama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Semuanya harus saling berkesinambungan, jangan ada yang putus,” katanya. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, forum tersebut mempunyai arti penting  dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan. “Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju. Target yang belum tercapai, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang,” katanya. Tito Karnavian mengungkapkan, tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan. “Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur,” katanya. ***