Bupati Satono Tekankan Pentingnya Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Kependudukan

SAMBAS, insidepontianak.com - Bupati Sambas, Satono, tekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas.

Pasalnya, Kabupaten Sambas memiliki populasi penduduk yang sangat besar. Bahkan terbanyak kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak.

Berdasarkan data agregat kependudukan semester satu tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sambas mencapai 648.037 jiwa. Terdiri dari 332.227 laki-laki  dan 316.080 perempuan. 

Bupati Satono menegaskan, dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas,  pelayanan administrasi kependudukan memerlukan kerja sama lintas sektor. 

Artinya, kerja sama antara Disdukcapil dengan stakeholder terkait hingga ke tingkat desa, menjadi kunci dalam memberikan pelayanan kependudukan yang cepat dan akurat.

“Kualitas pelayanan administrasi kependudukan harus terus kita tingkatkan. Ini adalah tugas bersama, mulai dari Disdukcapil hingga aparatur di tingkat desa,” pesannya.

Bupati Satono juga menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Sambas terhadap target administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yakni penerbitan KTP elektronik dari target 99,40%. Target ini sudah mendekati. 

“Penertiban KTP elektronik kita saat ini sudah mencapai 97,47% atau 452.092 jiwa,” ungkapnya. 

Sementara Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 60% capaian Sambas justru melampaui target dengan realisasi 64,5% atau 119.282 jiwa. 

Kemudian, akta kelahiran dari target 99% Kabupaten Sambas mencatatkan capaian 96,37% atau 189.924 jiwa.  

"Identitas Kependudukan Digital (IKD)  menjadi tantangan baru, dengan target 30%, realisasi saat ini baru mencapai 9,59% atau 43.336 jiwa. Kendati demikian, capaian ini menempatkan Kabupaten Sambas sebagai yang tertinggi di Kalimantan Barat dalam implementasi IKD," ucapnya. 

Bupati Satono juga menambahkan, bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. 

Data ini kata dia, telah diserahkan ke masing-masing desa untuk segera ditindaklanjuti agar semua penduduk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.

“Kerja sama dengan pemerintah desa sangat penting agar target administrasi kependudukan bisa dicapai sepenuhnya. Kita harus bergerak bersama demi pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.***