Kepala Daerah Dituntut Berinovasi Cerdas di Tengah Efisiensi Anggaran

SAMBAS, insidepontianak.com - Seluruh pemerintah daerah kini dihadapkan dengan situasi efisiensi anggaran, yang harus dilakukan dengan ketat, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Di satu sisi, kebijakan itu baik untuk memastikan seluruh belanja menggunanakan APBN dan APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, efisiensi anggaran dikhawatirkan berefek domino. 

Tokoh pemuda perbatasan di Kabupaten Sambas, Abelnus mengatakan, kebijakan itu bakal menghambat pembangunan jika kepala daerah tak cerdas melakukan inovasi.

Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran telah memangkas dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Khusus untuk Kalbar, dana transfer dari pusat dari total Rp3,2 triliun, berkurang Rp215,4 miliar. Otomatis dana transfer provinsi ke kabupaten/kota juga akan berkurang. Artinya, postur APBD semakin kecil.

Sementara, kebutuhan pembangunan terus bertambah, karena kepala-kepala daerah yang baru dilantik, memiliki sederet program yang telah dijanjikan selama masa kampanye.

“Setiap masa kampanye, calon kepala daerah mengumbar janji. Misalnya, mereka akan membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, memperbaiki lingkungan,” kata Abel.

Kebijakan efisiensi anggaran ini akhirnya menjadi alasan kepala daerah belum dapat sepenuhnya merealisasikan janji kampanyenya karena anggaran terbatas.

Padahal menurut Abel, pemangkasan anggaran mestinya tidak menjadi kendala bagi kepala daerah menunda program kerjanya. Justru, situasi ini menjadi tantangan. 

Artinya, kepala daerah dituntut berinovasi membangun kemitraan dengan sektor swasta sehingga program-program janji kampanye bisa tetap dijalankan. 

“Program CSR, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya. 

“Selama kepala daerah mampu menjalin hubungan baik dan berkolaborasi dengan pihak ketiga, seperti investor yang telah menanamkan modal di daerahnya, maka pembangunan tetap bisa berjalan,” lanjut Abel.  

Dengan demikian, kunci keberhasilan kepala daerah bukan hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga pada kecerdasan mereka dalam mencari solusi alternatif.

"Ini tentu berguna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***