Bupati Satono Respons Kritik terhadap ASN Kerap Libur Panjang, Saran Potong Gaji Dianggap Tak Bijak

SAMBAS, insidepontianak.com – Bupati Sambas, Satono, merespons kritik masyarakat terhadap ASN yang dianggap terlalu kerap libur panjang. 

Bupati Satono mengaku mendengar langsung kritikan itu, baik dari akar rumput maupun dari media sosial.

“Saya dengar langsung dari pasar, bahkan warung kopi,” katanya, saat memimpin apel yang diikuti seluruh ASN di hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran, Selasa (8/4/2025).

Ia pun mengaku, sejak tiga bulan di awal tahun 2025, memang libur bersama sesuai kalender sering terjadi.

“Dari Januari sampai April, kalau kita lihat kalender, pegawai negeri maupun swasta liburnya bisa lebih dari 10 hari tiap bulan,” katanya. 

Karena itu, tak sedikit saran yang masuk, agar ada kebijakan penyesuaian gaji dilakukan terhadap pegawai yang kebanyakan libur. 

“Banyak yang nyeletuk, kenapa nggak dipotong saja gaji pegawai itu?” ucap Satono. 

Namun demikian, ia menegaskan, kebijakan pemotongan gaji bukan solusi yang bijak.

Sebab, jika itu dilakukan, dikhawatirkan justru menimbulkan kegaduhan dan kemarahan pegawai.

Untuk menjawab kritik masyarakat terhadap ASN, maka harus disikapi dengan memaksimalkan kinerja. Pegawai harus disiplin. Pelayanan publik wajib ditingkatkan.

Bupati Satono pun mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang masuk kerja tepat waktu pasca-libur panjang cuti lebaran. 

“Hari ini hari pertama kita masuk kerja setelah libur panjang, hampir 12 hari. Kami bangga, Bapak Ibu semua hadir dengan semangat,” ucapnya.

Ia meminta seluruh ASN kembali bekerja sesuai kewenangan, untuk mendukung penuh visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan nasional.

“Visi misi Presiden Prabowo harus kita dukung. Kita ini satu kesatuan. Gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa harus tunduk pada arahan presiden. Tidak ada lagi visi misi di luar itu,” tegasnya.

Karena itu, pembangunan daerah harus singkron dengan program pemerintah pusat, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Sehingga setiap program pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.***