Kades Gapura Sampaikan Aspirasi Jalan dan Air Bersih ke  Anggota DPR RI Yuliansyah

SAMBAS, insidepontianak.com – Kepala Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Arwan, menyampaikan sejumlah aspirasi penting dalam kegiatan reses Anggota DPR RI Yuliansyah di Gedung Serbaguna Dusun Segarau, Desa Gapura, Senin (16/6/2025). 

Dalam momen yang dihadiri oleh perwakilan DPR RI, DPRD Provinsi Kalbar, DPRD Kabupaten Sambas, serta Bupati Sambas, Arwan berharap apa yang disampaikan warga bisa menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan.

"Kami berterima kasih tentunya kepada DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Bupati Sambas yang mana sudah hadir di dalam acara reses di Desa Gapura Dusun Segarau," kata Arwan.

Dalam kesempatan tersebut, Arwan menyoroti kebutuhan mendesak terkait infrastruktur jalan penghubung antar desa, terutama yang menghubungkan Dusun Mentibar dengan Dusun Desa Rantau Panjang serta antara Desa Gapura dengan Desa Sangir Rambi.

"Tentunya saya, Kepala Desa, menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, terkait dengan akses jalan pemukiman penghubung antara dua desa. Harapan kami, mudah-mudahan setelah ini mendapat perhatian khusus dari anggota dewan maupun Bupati yang hadir," jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, Arwan juga mengungkapkan permasalahan serius yang masih dihadapi warganya, yaitu keterbatasan akses air bersih. Saat ini, sebagian besar warga masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami di sini masih kekurangan air bersih. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada air hujan, padahal kita tahu air hujan tidak selalu baik untuk kesehatan. Mudah-mudahan, dengan acara reses ini, aspirasi kami bisa diserap dan ditindaklanjuti," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa mayoritas penduduk di Desa Gapura bekerja sebagai petani dan pekebun, namun akses jalan menuju lahan pertanian masih jauh dari memadai. Keterbatasan anggaran dana desa menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

"Untuk menuju kebun, tentunya harus memiliki akses yang bagus. Di desa kami ini, masih banyak jalan pertanian yang belum bagus. Dengan anggaran dana desa yang terbatas, tentu kami tidak mungkin menyelesaikan semua itu tanpa dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten," ujar Arwan.

Ia berharap agar usulan pembangunan jalan desa dan akses pertanian bisa terorganisasi dan masuk dalam program prioritas pembangunan tahun 2026.

"Kita doakan dan berharap, mudah-mudahan masalah jalan bisa terealisasi untuk tahun 2026," tutupnya.  (*)