DPRD Sambas Konsultasi ke LHK Kalbar, Bahas Serius Pencemaran Air Sungai Sambas

SAMBAS, insidepontianak.com – Akhirnya, DPRD Kabupaten Sambas  melakukan audensi dan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalbar terkait pencemaran air di Sungai Sambas Besar yang mengkhawatirkan, Rabu (23/7/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, menegaskan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan BKAD Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu.

"Ini bentuk keseriusan dalam menangani permasalahan pencemaran air Sungai Sambas besar dan bagian dari tindakan lanjut RDP di DPRD beberapa waktu yang lalu," katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemaparan dari Kadis LHK Provinsi, pengambilan sampel air Sungai Sambas telah dilakukan pada 18 Juli 2025, dan saat ini tinggal menunggu hasil uji laboratorium.

"Pemerintah provinsi telah melakukan pengambilan sample air sungai Sambas pada 18 Juli yang lalu, kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium nya untuk mengetahui penyebab keruhnya air Sungai Sambas," tambahnya.

Meski dugaan awal menyebutkan aktivitas PETI dan pertambangan sebagai penyebab utama keruhnya air sungai, hasil uji laboratorium tetap diperlukan untuk memastikan keakuratannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sambas, Rahmadi, menekankan pentingnya mencari solusi atas dampak dari keruhnya air sungai, mengingat air sungai menjadi kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Sejangkung dan Sajad.

"Hal ini tentu menjadi PR kita bersama untuk segera mencari solusi terbaik agar kesehatan masyarakat serta lingkungan tetap menjadi nuansa yang memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujarnya.

Rahmadi juga mengungkapkan bahwa kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat, seperti munculnya gejala gatal-gatal.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tengah mengupayakan berbagai langkah penanganan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait untuk penyaluran obat-obatan serta memastikan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bersifat kompleks dan menyentuh banyak aspek, mulai dari lingkungan, kesehatan, ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.

"Keterlibatan semua sektor, baik pemerintah, APH serta masyarakat akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan ini, karena ini termasuk permasalahan kompleks yang berdampak pada berbagai sektor.

" Mari bersama kita berupaya dan berkontribusi menjaga lingkungan dan menegakkan hukum yang bertentangan dengan masalah lingkungan serta ikut serta melestarikan lingkungan agar hidup semakin aman dan tentram," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sambas bersama jajaran Komisi III turut didampingi oleh Dinas Perkimlh Kabupaten Sambas dan perwakilan BKAD Kecamatan Sejangkung. (*)