KMKS Minta Pemda Sambas Jelaskan Isu Pokir Hingga 28 Persen

SAMBAS, insidepontianak.com – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Sambas untuk memberikan penjelasan terbuka terkait isu alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang disebut mencapai 28 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

KMKS menilai angka tersebut tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menyebutkan bahwa dominasi anggaran Pokir dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perencanaan pembangunan.

“Porsi anggaran Pokir yang mencapai 28 persen ini sangat mengkhawatirkan. Seharusnya Pokir menjadi wadah aspirasi, bukan malah mendikte arah pembangunan secara keseluruhan. Kami menuntut Pemda Sambas dan DPRD untuk memberikan klarifikasi serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya, Senin (25/8/2025).

Hal senada juga disampaikan Kepala Departemen Aksi dan Advokasi KMKS, Agus Wendri. Ia menyoroti potensi dampak negatif jika Pokir terlalu dominan dalam penyusunan program pembangunan.

“Pokir seharusnya terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD. Jika tidak selaras, akan terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran yang merugikan. Kami akan terus mengawal isu ini dan mendesak Pemda Sambas mengedepankan transparansi serta akuntabilitas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Dominasi anggaran Pokir, menurut mereka, bukan hanya berisiko menimbulkan inefisiensi, tetapi juga dapat melemahkan integritas tata kelola pemerintahan.

“Oleh karena itu, Pemda Sambas harus segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi persoalan ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya. (*)