Sambas Minta Perlakuan Khusus: Bupati Satono Dorong KEK Perbatasan hingga DOB Sambas Raya

SAMBAS, insidepontianak.com – Bupati Sambas, Satono, minta Pemerintah Pusat berikan perlakuan khusus kepada Kabupaten Sambas sebagai Wilayah Perbatasan Indonesia –Malaysia. 

Dua isu utama yang ia dorong adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sambas Raya.

Dalam forum bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satono memaparkan besarnya potensi Kabupaten Sambas sebagai beranda terdepan negara yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang mulai mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.

“Untuk mendorong bagaimana potensi masyarakat perbatasan ini juga sama dengan yang ada di Pulau Jawa, harapan kami pemerintah pusat memberikan intervensi. Terima kasih banyak kepada Pak Mendagri, Wamendagri, dan Sekretaris BNPP yang luar biasa memberikan atensi dalam percepatan pembangunan, baik jalan maupun jembatan. Ini menjadi harapan kami agar di daerah perbatasan hadir KEK Perbatasan,” kata Bupati Satono, Senin (1/12/2025). 

Bupati Satono menekankan, KEK Perbatasan diyakini menjadi salah satu instrumen penting untuk mengungkit ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus menekan ketergantungan warga perbatasan terhadap aktivitas ekonomi di negara tetangga.

Namun, perjuangannya tidak berhenti pada aspek ekonomi. Di hadapan pemerintah pusat, Bupati Satono juga menyuarakan aspirasi warga terkait pembentukan DOB Sambas Raya.

Menurutnya, pemekaran wilayah menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi banyak keterbatasan.

“Tentu kami di daerah perbatasan juga berharap ada perlakuan khusus. Kalau Papua punya daerah khusus, Aceh dan Yogyakarta ada daerah istimewa. Kami bertanya, apakah juga dapat diberikan klausul instrumen untuk mendorong percepatan pembentukan DOB? Tanpa intervensi pusat, kami tidak ada apa-apanya,” tegasnya.

Ia menyebut pertemuan dengan jajaran Kemendagri, BNPP, dan Komisi II DPR RI ini sebagai momentum penting bagi masyarakat perbatasan Sambas.

“Saya katakan di awal, ini berkah seperti lailatul qadar. Mudah-mudahan dengan intervensi pusat dan pena yang Bapak-bapak pegang, harapan serta doa masyarakat perbatasan dapat diwujudkan. Harapan kami, dengan dukungan Komisi II DPR RI, Sambas Raya bisa menjadi provinsi perbatasan ke depan,” tutupnya. (*)