SPAN Lapor Diharapkan Beri Energi Positif Bagi Masyarakat Sanggau

SANGGAU, insidepontianak.com - Layanan publik menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memberikan pelayanan yang inklusif kepada masayarakat. Salah satunya melalui platform Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR). Platform ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sanggau dan telah terintegrasi dengan 43 Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. "Pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kabupaten Sanggau diharapkan dapat memberikan energi positif bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau," ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sanggau, Agus Riyanto, Senin (20/3/2023). Hal tersebut disampaikan Agus saat membuka acara FGD penyampaian hasil kajian akademik efektivitas pengelolaan laporan publik di bawah SP4N LAPOR studi kasus Lingkungan Hidup, Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama JARI Indonesia Borneo Barat lewat dukungan USAID SEGAR. Menurut Agus, SP4N LAPOR belum begitu efektif. Oleh sebab itu, maka ia berharap para pihak yang bekerjasama di SP4N LAPOR ini untuk dapat mengklarifikasi atau menjawab laporan aduan dari masyarakat tersebut dengan sejelas-jelas mungkin. Sementara itu, Environment Governance Speacialist USAID SEGAR, Hendy Irwindi mengatakan SP4N LAPOR khususnya di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi platform yang mengakomodir seluruh pengaduan masyarakat. Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, kritik, maupun saran merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. "Kajian yang dilakukan oleh JARI Indonesia Borneo Barat ini diharapkan bisa menjadi input strategis bagi Pemerintah Sanggau untuk mengoptimalkan SP4N LAPOR," katanya Selain itu, Hendy menegaskan bahwa FGD ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Layanan publik yang inklusif dan responsif mencerminkan arah pembangunan pemerintah daerah," pungkasnya. (Candra)