APBD Sanggau Turun Jadi Rp1,6 Triliun, Bupati Sanggau Patikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

SANGGAU, insidepontianak.com -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2026 turun Rp1,6 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,8 triliun. Penurunan anggaran tersebut sebesar Rp256 miliar.

Penyebab utama dari merosot APBD Kabupaten Sanggau tahun 2026 adalah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas transfer keuangan daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Pendapatan transfer daerah yang bersumber dari pemerintah pusat semula dalam KUA PPAS tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1,5 triliun berubah menjadi Rp1,3 triliun, berkurang sebesar Rp266 miliar atau turun 16,95 persen.

Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan dampak dari turunnya APBD Kabupaten Sanggau juga mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga berkurang.

"Karena adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat, anggaran daerah ini menjadi berkurang di setiap OPD," kata Yohanes Ontot kepada insidepontianak.com usia menyampaikan pidato penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Sanggau, Senin (10/11/2025) siang.

Namun demikian, kata Ontot, dengan kondisi fiskal yang terbatas pemerintah daerah akan tetap berusaha melaksanakan pembangunan dengan menyesuaikan besaran anggaran yang tersedia.

Dia berjanji berkurangnya APBD tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan anggaran yang berkurang harus kita sesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Dengan mengutamakan hal yang krusial atau urgen terutama terkait dengan pelayan publik," ujarnya.

Salah satu strategi pemerintah daerah, kata Ontot, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal adalah dengan mengurangi porsi anggaran untuk hal yang tidak medesak seperti, perjalanan dinas, belanja modal dan kegiatan-kegiatan seremonial.

"Jadi itu hal-hal yang kita kurangi, sebenarnya penting juga tapi mungkin tidak krusial terkait dengan pelayanan publik kan," katanya. (*)