Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib Dukung Wacana Singkong Solusi Atasi Krisis Pangan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib, menyambut baik wacana pemerintah Indonesia untuk menjadikan tanaman singkong sebagai solusi mengatasi krisis pangan dunia.

Namun, dia mendorong pemerintah serius. Untuk diketahui, isu singkong jadi alternatif atasi krisis pangan dunia sebelumnya menyeruak dalam pertemuan forum keamanan pangan dunia di negara-negara G20 di Bali.

Adalah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, singkong dapat menjawab tantangan zaman.

Baca Juga: Hari Ini TMII Mulai Dibuka Kembali, Dua Jam 500 Tiket Terjual Secara Online

Bahkan Prabowo Subianto menyebut, Indonesia sudah mampu produksi singkong sebagai kebutuhan bahan baku pengganti gandum untuk produksi pasta, dan mi instan. Bahkan, produk olehan singkong tersebut juga dipamerkan dalam pertemuan dunia.

"Wacana yang dibicarakan ditingkat dunia ini sangat baik. Tinggal follow up-nya saja. Apalagi olahan singkong banyak fungsi untuk diolah sebagai bahan pangan," kata Suib, Selasa (16/11/2022).

Baca Juga: Enggan Jagokan Argentina Kampiun Piala Dunia, Berikut Penjelasan Lionel Messi

Menurut Suib, isu tanaman sigkong, sagu dan tanaman sejenisnya sebagai penyanggah pangan sudah lama digaungkan pemerintah.

Tapi, pemerintah dinilai kurang serius. Akhirnya, pemanfaatan singkong sebagai penyanggah pangan belum benar-benar optimal.

Baca Juga: Tewaskan Dua Pria di Batas Kota Bandung, Dua Pelaku Begal Ini Diciduk Polisi

"Kalau memang itu diwacanakan bagus. Tapi pemerintah harus serius, jangan serimoni belaka dan sebatas dibicarakan ditingkat forum saja," kata politisi Partai Hanura Kalbar ini.

Menurut Suib, singkong memang memiliki potensi yang bagus sebagai komudi5as pertanian di Indonesia, termasuk di Kalbar.

"Kalau memang bisa jadi alternatif. Apalagi kalau ditingkat dunia sangat bagus," terangnya.

Baca Juga: Polres Garut Ungkap Penipuan Masuk Akpol, Korban Alami Kerugian Rp4,7 Miliar

Tapi, ia meminta pemerintah mesti serius. Misalnya saja kementerian terkait membuat perencanaan matang proses produksi.

Termasuk pemenuhan alat produksi. Lalu, bekeja sama dunia internasional. Sumbangsinya seperti apa untuk Indonesia.

"Kalau memang ditingkat internasional, belum ada kesepakatan, tentu harus ada penyatuan persepsi," terangnya.

Penyatuan persepsi ini dinilai penting. Tidak sebatas pemerintah Indonesia yang semangat. Tapi lintas sektor negara harus juga mampu menerjemahkan keinginan pemerintah dan bekerja sama.***